Liputanjatim.com – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan bahwa modul perlindungan dan pengasuhan anak akan dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Rakyat. Hal ini untuk menjamin tidak adanya praktik perundungan (bullying), kekerasan seksual, serta intoleransi di sekolah berkonsep asrama yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
“Untuk Sekolah Rakyat ini karena berbasis asrama harus mendapat pengasuhan. Nah dari beberapa kementerian terkait kami sudah bahas juga adanya modul untuk perlindungan dan modul pengasuhan,” ujar Komisioner KPAI Ai Rahmayanti dalam konferensi pers Retret Tahap II Kepala Sekolah Rakyat di Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi (Pusdiklatbangprof) Kesejahteraan Sosial Kemensos di Margaguna, Jakarta Selatan, Rabu (2/7/2025).
Acara pembukaan retret tersebut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono, Komandan Resimen Arhanud 1/Falatehan Kolonel Arh Tamaji, serta perwakilan dari Kemendikdasmen, Kemendagri, Kemenag, dan BKN.
Ai Rahmayanti menambahkan, modul perlindungan dan pengasuhan anak yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah anak di Sekolah Rakyat.
“Artinya meski ada pengasuh pengganti tetap ini harus berbasis pada hak anak dan HAM agar kekerasan bisa dimitigasi dan ada kebijakan keselamatan anak, mulai dari penyadaran, pencegahan, pelaporan dan penanganan,” urainya.
Dalam kesempatan yang sama, Gus Ipul juga menekankan pentingnya menciptakan lingkungan ramah anak di Sekolah Rakyat. Untuk itu, langkah konkret yang diambil adalah memasukkan modul perlindungan dan pengasuhan ke dalam kurikulum pendidikan.
“Kita masukkan bagian dari kurikulum kita dan modul-modulnya agar kepala sekolah dan guru memahami dengan baik,” jelasnya.
Gus Ipul juga mengungkapkan bahwa demi memperkuat pemahaman para kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidik, Kementerian Sosial turut melibatkan KPAI dan kementerian terkait untuk memberikan pembekalan khusus. Selain itu, sebagai upaya antisipasi terhadap perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi, penggunaan teknologi seperti pemasangan CCTV juga akan diterapkan.
Sementara itu, menjelang peluncuran masa matrikulasi dan orientasi Sekolah Rakyat yang dijadwalkan pada 14 Juli 2025, Gus Ipul menyatakan sebanyak 100 titik penyelenggaraan Sekolah Rakyat telah siap. Tambahan 100 titik lainnya akan menyusul secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing daerah.
“Alhamdulillah kita makin mantap sambut 14 Juli. Yang 100 lagi, 94 titik dalam minggu ini akan mulai rekrutmen guru dan siswa. Insya Allah bisa tampung 10 ribu lebih siswa. Nanti pada akhir ya sekitar 200 titik. Yang 100 titik di 14 Juli lalu sebagian di akhir Juli tergantung kesiapan sarana dan prasarana,” terangnya.
Adapun peluncuran resmi Sekolah Rakyat masih menunggu kepastian waktu dari Presiden Prabowo Subianto.
“Peluncuran resminya nanti oleh presiden, tinggal nunggu waktunya presiden. Jadi 14 Juli masuk masa matrikulasi, masa orientasi, masa saling mengenal,” tuturnya.
