Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Rabu (17/6/2026). Massa yang mengenakan pakaian serba hitam mulai memadati area depan gedung dewan sejak siang hari untuk menyampaikan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintah.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa sejumlah atribut organisasi berupa bendera, banner, dan spanduk berisi tuntutan. Sebuah mobil komando dengan pengeras suara juga disiagakan untuk mendukung jalannya aksi. Massa kemudian mengawali kegiatan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum orasi dimulai.

Salah satu isu yang menjadi sorotan dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Melalui orasinya, massa meminta adanya evaluasi terhadap pelaksanaan program tersebut, khususnya di Kota Malang.

“MBG menjadi rumah-rumah tikus di Indonesia. Teman teman sekalian, program yang katanya populis, program yang katanya efektif, sekarang menjadi sarang-sarang tikus. Kami meminta untuk badan gizi nasional terutama yang ada di Kota Malang untuk mengevaluasi program MBG. Jangan sampai menjadi ruang-ruang bagi tikus yang serakah,” terang salah satu orator, Rabu (17/6/2026).

Selain mengkritisi program MBG, mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan hidup yang dinilai semakin terancam akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Menurut mereka, dampak kerusakan lingkungan sudah mulai dirasakan masyarakat di berbagai daerah.

“Di sisi lain, kita melihat devoristasi alam yang berlebihan, lingkungan hidup yang semakin menyempit ruangnya. Bagaimana sumber daya alam kita dikeruk untuk orang-orang yang serakah. Kita bisa lihat banjir Sumatra yang menjadi bukti bahwa gelondongan-gelondongan kayu yang dipotong oleh kapitalis menyengsarakan rakyat,” lanjutnya.

Tak hanya itu, massa aksi juga mengangkat isu demokrasi dan hak asasi manusia. Mereka menyoroti adanya penahanan terhadap aktivis yang disebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pihak-pihak yang memperjuangkan keadilan.

“Di sisi lain kita melihat kawan kawan kita yang berjuang dalam tahanan politik merupakan wujud kriminalisasi oleh negara. Kami memohon untuk membebaskan tahanan-tahanan politik. Demokrasi sekarang tidak aman, bagaimana aktivis HAM yang menyuarakan keadilan yang menyuarakan produk hukum disiram air keras,” sambungnya.

Selama aksi berlangsung, aparat kepolisian terlihat berjaga di sekitar pintu masuk Gedung DPRD Kota Malang. Pengamanan dilakukan untuk memastikan kegiatan penyampaian aspirasi berjalan dengan tertib dan kondusif. Hingga siang hari, orasi dari berbagai perwakilan massa masih terus berlangsung secara bergantian.