Liputanjatim – Di tengah pandemi covid-19 di Jawa Timur yang belum juga menunjukkan tanda penurunan curva, ternyata terselip persoalan yang cukup memprihatinkan, yaitu gaji perawat Ponkesdes yang hingga saat ini belum cair. Hal tersebut membuat Ketua Fraksi PKB Jawa Timur Fauzan Fuadi teriris. Sebab perawat sebagai pasukan garda terdepan menangani kesehatan masyarakat terabaikan kesejahteraannya.
Ia meceritakan, bahwa perawat yang ada di daerah-daerah, termasuk yang ada di desa, selain mengeluhkan minimnya APD dalam menjalankan tugas-tugasnya, perawat Ponkesdes di sejumlah kabupaten/kota mengeluhkan pembayaran honorarium yang belum cair semenjak bulan Januari 2020.
Padahal, mereka tenaga perawat Ponkesdes dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 yang bertujuan untuk mendekatkan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di tingkat desa.
“Tapi ironis. Di tengah pandemi covid-19, dimana mereka berada di garis terdepan dalam upaya penanganan wabah, justru mereka harus menghadapi kenyataan dapur tidak ‘ngebul’ lantaran gaji terlambat dibayarkan,” ungkapnya.
Apalagi sekarang sudah memasuki bulan suci ramadhan. Kebutuhan mereka dipastikan meningkat. Di tengah kebutuhan yang meningkat tersebut, para perawat ponkesdes sangat mungkin ini tidak mempunyai sumber pendapatan lain di luar gaji sebagai tenaga medis di Ponkesdes.
Untuk itu, Fraksi PKB DPRD Jatim meminta kepada Gubernur untuk mengingatkan aparatur dibawahnya agar bekerja lebih efektif dan efisien dalam memenuhi hak-hak perawat. Sebab dari waktu ke waktu keterlambatan selalu terjadi. Sehingga menjadi wajar apabila perawat merasa dianaktirikan. “Meskipun bukan ASN, bagaimanapun mereka adalah pamong rakyat yang mempunyai hak untuk diperhatikan kesejahteraannya,” sambungnya.
Hal serupa, sebenarnya juga dirasakan oleh GTT-PTT (guru tidak tetap – pegawai tidak tetap) serta GTY-PTY (guru tetap yayasan – pegawai tetap yayasan). Gaji pejuang pendidikan tersebut selalu terlambat dibayarkan.
Sebab itu, Fraksi PKB mendesak gubernur Jatim untuk bosan-bosan mengingatkan anak buahnya, dan menegur apabila kerjanya lambat. “Amat disayangkan, Jawa Timur sebenarnya mempunyai gubernur yang gesit dan tanggap, tapi tidak diimbangi kerja bawahan yang sama gesit dan tanggapnya,” pungkasnya.
