
Liputanjatim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai Kabupaten Jember memiliki potensi ekonomi dan sumber daya lokal yang luar biasa, namun belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Hal ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi PKB, Nurhuda Candra Hidayat, dalam sidang paripurna DPRD Jember dengan agenda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, Sabtu (29/6/2025) malam.
“Jember memiliki potensi yang tak ternilai. Dari edamame yang menembus pasar ekspor, cerutu yang menjadi komoditas khas berkelas dunia, hingga lanskap alam dan budaya yang mampu menarik wisatawan dan menghidupkan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal,” kata Nurhuda.
Namun, ia menegaskan bahwa semua potensi tersebut bukan sekadar aset. “Ini peluang untuk membangun kedaulatan ekonomi dari akar rumput,” katanya.
Menurut Nurhuda, keberadaan potensi besar itu belum cukup jika tidak diikuti dengan langkah konkret dari pemerintah daerah. “Potensi sebesar apapun tidak akan berarti tanpa keberanian untuk mengubahnya menjadi kekuatan nyata. Komitmen semata tidak cukup. Harus ada roadmap yang konkret, strategi yang jelas, serta keberanian untuk mengambil keputusan meski tidak selalu populer,” ujarnya.
Nurhuda juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan pembangunan daerah. Ia menyebut hubungan ini bukan semata fungsi pengawasan, tetapi harus menjadi kemitraan yang produktif.
“Kolaborasi dengan legislatif bukan hanya menempatkan DPRD Jember sebagai pengawas. Tapi mitra sejati dalam menuntaskan agenda-agenda besar daerah. Dengan semangat gotong royong, transparansi, dan orientasi pada hasil, kita bisa menjadikan Jember bukan sekadar daerah yang bertahan, tetapi daerah yang tumbuh, mandiri, dan bermartabat,” katanya.
Dalam laporan keuangan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember tahun 2024 baru terealisasi sebesar Rp 774,17 miliar dari target Rp 928,68 miliar atau sekitar 83,36 persen. Bagi Nurhuda, capaian ini bukan hanya angka yang tidak mencapai target, melainkan cerminan tantangan mendasar.
“Ini bukan sekadar angka yang meleset dari rencana. Ia adalah cermin dari tantangan kemandirian fiskal yang selama ini belum sepenuhnya kita jawab,” kata Nurhuda.
Ia pun menekankan bahwa upaya mencapai kemandirian fiskal bukan pilihan yang bisa ditunda. “Kemandirian fiskal bukan pilihan, melainkan keniscayaan. Ini sebuah harga mati bagi daerah yang ingin berdiri tegak, tidak bergantung sepenuhnya pada pusat, dan mampu mengelola nasibnya sendiri,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi PKB mengapresiasi langkah Bupati Jember Muhammad Fawait yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk memperjuangkan program-program strategis.
“Langkah ini bukan sekadar bentuk koordinasi administratif, tapi merupakan wujud keseriusan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperjuangkan program-program strategis yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Nurhuda.