Liputanjatim.com – Pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan.
Dalam kunjungan kerjanya ke daerah pemilihan Jawa Timur III, Nasim menerima banyak keluhan dari para petani, terutama soal harga gabah yang dibeli di bawah Rp6.500 per kilogram, padahal Presiden telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar itu.
“Bagaimana mewujudkan swasembada pangan yang menjadi amanah Presiden Prabowo jika upaya penyerapan gabah petani masih belum maksimal? Saya minta Bulog lebih aktif dan responsif agar penyerapan gabah tepat sasaran,” tegas Nasim Khan, Kamis (8/5/2025).
Politikus asal Situbondo ini juga menyoroti ketimpangan keberadaan kantor Bulog di tingkat kabupaten. Ia mengungkapkan bahwa Kabupaten Situbondo, yang memiliki lahan pertanian lebih luas dibanding Bondowoso, justru tidak memiliki kantor Bulog.
“Di Kabupaten Situbondo tidak ada kantor Bulog, padahal luas lahan pertanian di sana lebih besar dibanding Bondowoso yang memiliki kantor Bulog. Jika ada kantor di setiap kabupaten, penyerapan pasti lebih maksimal. Untuk keberadaan gudang, saya harap ada sinergi antara Bulog dan Pemkab,” tambahnya.
Selain itu, Nasim mendorong Bulog untuk aktif melakukan sosialisasi kepada petani mengenai mekanisme penyerapan gabah agar partisipasi petani semakin meningkat. Meski mengkritik, ia tetap mengapresiasi capaian Bulog yang berhasil meningkatkan penyerapan gabah tahun ini menjadi 1.682.909 ton, jauh lebih tinggi dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 259.976 ton.
“Kami apresiasi peningkatan ini, tapi kami juga mendorong Bulog untuk terus meningkatkan kinerjanya agar target swasembada pangan bisa segera tercapai sesuai arahan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Nasim juga menyambut baik inisiatif Bulog menggandeng Babinsa untuk mempercepat penyerapan gabah di Jawa Timur. Namun, ia berharap langkah ini diperluas dengan melibatkan lebih banyak pihak.
“Bulog harus segera bertindak cepat dan menggandeng berbagai elemen agar target penyerapan gabah petani bisa tercapai. Jika seluruh pihak bersatu, saya yakin target ini dapat tercapai dan komitmen untuk menghentikan impor beras bisa diwujudkan tahun ini,” pungkasnya.
 Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran){kind=link}