Liputanjatim.com – Kenaikan anggaran riset nasional dalam APBN 2026 mendapat respons positif dari DPR RI. Pemerintah menaikkan alokasi anggaran riset dari sekitar Rp8 triliun menjadi Rp12 triliun, sebuah langkah yang dinilai membuka peluang besar bagi penguatan berbagai sektor strategis, terutama kesehatan.
Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, menilai peningkatan anggaran tersebut harus disertai arah kebijakan yang jelas dan terukur agar benar-benar berdampak bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya menjadikan riset sebagai instrumen utama dalam memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
“Kenaikan anggaran riset adalah langkah positif. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana dana Rp12 triliun ini juga turut berdampak bagi penguatan sistem kesehatan nasional dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” kata Arzeti di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan kesehatan serius, mulai dari beban penyakit menular dan tidak menular, ketimpangan layanan kesehatan antarwilayah, hingga ketergantungan pada produk dan teknologi kesehatan impor. Tanpa fokus yang tepat, tambahan anggaran riset berisiko tidak memberikan hasil maksimal.
Arzeti menyoroti sejumlah bidang yang perlu menjadi prioritas. Salah satunya adalah riset dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan, khususnya untuk mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga medis dan spesialis di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Selain itu, ia mendorong penguatan kolaborasi riset, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sinergi antara perguruan tinggi, lembaga riset, industri kesehatan, dan mitra global dinilai penting untuk mempercepat inovasi, alih teknologi, serta mendorong kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.
Arzeti juga menilai riset berbasis potensi lokal perlu mendapat perhatian lebih. Kekayaan biodiversitas dan sumber daya herbal Indonesia harus ditopang dengan riset ilmiah berbasis bukti agar dapat berkontribusi nyata bagi sistem kesehatan dan perekonomian nasional.
“Keempat, riset terapan untuk ketahanan kesehatan nasional harus menjadi fokus, termasuk riset penyakit endemik, peningkatan kapasitas laboratorium, sistem informasi kesehatan, serta kesiapsiagaan dan mitigasi risiko kedaruratan kesehatan,” jelasnya.
Wakil Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu menegaskan bahwa ketahanan kesehatan tidak semata ditentukan oleh pembangunan fasilitas fisik. Menurutnya, kedaulatan ilmu pengetahuan, inovasi, dan kemampuan bangsa merespons tantangan global menjadi faktor kunci di tengah ancaman pandemi, perubahan demografi, dan pergeseran pola penyakit.
“Dengan tambahan anggaran riset ini, pemerintah punya kesempatan besar untuk menjadikan riset kesehatan sebagai fondasi pembangunan nasional. Jangan sampai anggaran meningkat, tetapi ketahanan kesehatan kita tetap rapuh,” tutup Arzeti.
Sebagai catatan, peningkatan plafon anggaran riset nasional pada tahun anggaran 2026 dipandang sebagai langkah penting dalam memperkuat ekosistem penelitian Indonesia. Namun demikian, berbagai indikator kesehatan regional menunjukkan bahwa kualitas sistem kesehatan nasional masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara, sehingga fokus pada riset kesehatan dinilai semakin mendesak.
