Potongan Ojol Maksimal 8 Persen, DPRD Kota Malang Minta Pengawasan Ketat
Liputanjatim.com MALANG – Ketua Komisi C DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Muhammad Anas Muttaqin, mendukung terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 yang membatasi potongan aplikasi transportasi online maksimal 8 persen.
Namun, ia mengingatkan pemerintah agar memastikan implementasi aturan tersebut berjalan efektif di lapangan.
Menurut Anas, kebijakan tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap para pengemudi ojek online (ojol) yang selama ini menjadi bagian penting dalam layanan transportasi dan distribusi masyarakat.
“Potongan maksimal 8 persen tentu akan sangat membantu meningkatkan pendapatan para pengemudi,” ujar Anas, Senin (15/6/2026).
Meski demikian, ia menilai pemerintah tidak cukup hanya menerbitkan regulasi, tetapi juga harus memastikan seluruh perusahaan aplikasi mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.
Anas mengingatkan, tanpa pengawasan yang kuat, dikhawatirkan akan muncul berbagai skema atau pungutan lain yang justru tetap membebani pengemudi.
“Pemerintah harus memastikan implementasinya berjalan efektif di lapangan. Jangan sampai aturan ini hanya menjadi kebijakan administratif tanpa dampak nyata bagi pengemudi,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat bersama kementerian terkait melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap perusahaan aplikasi. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mencegah praktik yang merugikan mitra pengemudi.
Anas menambahkan, ribuan keluarga di Kota Malang menggantungkan penghasilan dari sektor transportasi online. Karena itu, kebijakan yang menyangkut pendapatan pengemudi harus benar-benar berpihak pada keadilan dan kesejahteraan.
“Yang terpenting bukan sekadar terbitnya aturan, tetapi bagaimana para pengemudi benar-benar merasakan peningkatan pendapatan dan perlindungan yang lebih baik,” pungkasnya.
