Liputanjatim.com — Anggota DPRD Jawa Timur, Yoyok Mulyadi, menerima keluhan masyarakat terkait dugaan praktik tidak sehat dalam penjualan tiket kapal di Pelabuhan Jangkar, Kabupaten Situbondo. Masyarakat melaporkan bahwa tiket online kerap habis diborong oleh oknum tertentu yang diduga memiliki akses langsung ke sistem pelabuhan.
Akibatnya, warga kesulitan mendapatkan tiket secara resmi melalui platform daring dan terpaksa membeli tiket dari pihak ketiga dengan harga jauh lebih tinggi.
“Banyak warga yang mengadu kepada saya bahwa mereka tidak bisa mendapatkan tiket secara online karena selalu habis. Setelah ditelusuri, ternyata ada dugaan kuat bahwa tiket-tiket itu diborong oleh oknum yang kemudian menjualnya kembali dengan harga mahal,” ungkap Yoyok Mulyadi, Rabu (9/7/2025).
Politisi PKB ini menyesalkan adanya praktik seperti ini di fasilitas publik yang seharusnya memberi kemudahan bagi masyarakat, bukan justru menjadi ajang mencari keuntungan oleh segelintir pihak yang tidak bertanggung jawab.
“Kalau benar ada oknum yang bermain dengan memborong tiket online, ini jelas merugikan masyarakat dan harus ditindak. Tiket seharusnya mudah diakses oleh siapa saja, bukan malah dikuasai pihak tertentu lalu dijual kembali dengan harga yang mencekik,” tegasnya.
Ia menuturkan adanya praktik tersebut tentu merugikan masyarakat, pasalnya nama yang tertera dalam tiket dengan penumpang tentu tidak sama. Hal tersebut tentu sangat berbahaya jika terjadi kecelakaan dan semacamnya.
“Ini bukan hanya soal mahalnya tiket, tapi juga soal keabsahan identitas. Banyak penumpang akhirnya memakai tiket atas nama orang lain. Ini berbahaya, terutama kalau terjadi kecelakaan atau pemeriksaan data penumpang di kapal,” jelasnya.
Ia mendorong Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur serta pengelola Pelabuhan Jangkar untuk segera mengevaluasi sistem penjualan tiket, khususnya yang berbasis online. Yoyok juga menyarankan agar sistem penjualan diperkuat dengan pengawasan yang ketat dan teknologi yang mampu mengidentifikasi pembelian dalam jumlah tidak wajar.
“Kalau perlu diberlakukan sistem satu identitas satu tiket, agar tidak ada lagi yang bisa memborong tiket seenaknya. Kami di DPRD akan mengawal ini agar segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Yoyok menambahkan bahwa pelayanan publik, apalagi di sektor transportasi laut yang vital bagi masyarakat kepulauan, harus bersih dari praktik-praktik curang yang menyengsarakan rakyat.
