Liputanjatim.com – Partai Demokrat menanggapi santai isu perombakan atau reshuffle kabinet di sejumlah kementrian Prabowo-Gibran.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron menegaskan reshuffle kabinet merupakan hak preogratif presiden yang sudah diatur dalam undang-undang.
“Undang-undangnya sudah mendelegasikan kepada Presiden. Jadi, yang punya hak untuk menilai, mengganti, dan kemudian mereshaffle, bahkan menambah kementerian itu adalah hak dari presiden,” katanya, disela-sela acara retret Demokrat Jatim di Surabaya, (31/1/2026).
Sebagai partai pengusung, Herman Khaeron mengaku Partai Demokrat akan mendukung apa yang menjadi keputusan Presiden Prabowo. Pasalnya apa yang menjadi keputusannya pasti sudah melalui pertimbangan yang matang.
“Kami mendukung saja apa keputusan Presiden,” tegasnya.
Namun demikian, ditengah isu reshuffle, pihaknya hanya bisa memastikan bahwa menteri-menteri dari Demokrat bekerja dengan kares dan bersungguh-sungguh membantu kepemerintahan Presiden Prabowo.
“Semuanya bekerja secara sungguh-sungguh, bekerja keras,” ujarnya.
“Karena apa Ketua Majelis Tinggi kami Pak SBY selalu mengingatkan kepada seluruh kader bahwa bekerja dengan keras, bekerja dengan sungguh-sungguh itu adalah modal untuk mensukseskan program tersebut,” tambahnya.
Partai Demokrat, masih kata Herman Khoeron, tidak terlalu memikirkan terkait isu resuffle, sebab hal itu murni kewenangan presiden. Yang terpenting apa yang menjadi amanah kader Demokrat di kabinet dikerjakan dengan baik sesuai dengan keinginan presiden.
“Yang terpenting bagi kader Partai Demokrat bekerja dengan baik, on the track, sesuai dengan visi misi Presiden, target-target Presiden, selebihnya itu adalah menjadi kewenangan Presiden,” pungkasnya.
