Liputanjatim.com – Momentum Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025 dimaknai oleh Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur sebagai saat yang tepat untuk mengevaluasi langkah pemerintah daerah dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Ketua Fraksi, Wara Sundari Renny Pramana, menyoroti maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah sektor industri yang berdampak besar pada kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak sebatas seremonial, melainkan menjadi pemicu bagi pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan memperluas akses kerja bagi masyarakat Jawa Timur.
Menurut anggota Komisi E DPRD Jatim ini, nilai-nilai dalam sila kelima Pancasila mengamanatkan negara untuk hadir menjamin keadilan sosial, terlebih bagi mereka yang terdampak PHK dan kesulitan memperoleh pekerjaan.
“Hari ini, masih banyak rakyat kita kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang tidak tahu bagaimana memenuhi kebutuhan esok hari. Dalam situasi seperti ini, sila kelima tidak boleh hanya jadi kutipan di spanduk. Ia harus hadir sebagai kenyataan bahwa negara wajib menjamin setiap warga bisa hidup layak melalui pekerjaan yang bermartabat,” ungkap perempuan yang akrab disapa Bunda Renny, Minggu (01/06/25).
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pekerjaan merupakan hak fundamental warga negara. Ketika akses terhadap pekerjaan semakin sempit dan angka pengangguran meningkat, maka ketimpangan sosial akan semakin dalam, serta berpotensi menggerus kepercayaan rakyat terhadap negara.
Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk membangun sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkelanjutan.
“Keadilan sosial bukan akan terwujud dari seremoni, tapi dari keseriusan pemerintah memastikan rakyatnya tidak kehilangan mata pencaharian. Bagi kami di Fraksi PDI Perjuangan, isu memperluas kesempatan kerja ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal kemanusiaan,” tutur politisi yang berangkat dari Daerah Pemilihan Kota/Kabupaten Kediri ini.
Bunda Renny juga menyesalkan belum adanya peta jalan (roadmap) ketenagakerjaan daerah yang berpihak pada kelompok-kelompok rentan seperti buruh harian lepas, pekerja informal, perempuan kepala keluarga, hingga para lulusan muda yang kesulitan masuk pasar kerja.
Ia menegaskan pentingnya investasi pada pelatihan keterampilan, dukungan kewirausahaan berbasis komunitas, serta skema fasilitasi kerja lintas daerah yang akuntabel dan adil.
“Banyak anak muda pintar lulus sekolah tapi bingung harus kerja kemana. Banyak ibu-ibu yang ingin bantu ekonomi keluarga tapi tidak ada akses pelatihan atau modal. Ini soal kehadiran negara. Kalau negara tidak hadir, lalu siapa yang akan berpihak pada mereka?,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Bunda Renny mengajak seluruh unsur masyarakat — baik pemerintah, legislatif, organisasi sosial, maupun institusi pendidikan — untuk bergandengan tangan membangun ekosistem ketenagakerjaan yang menjunjung keadilan.
“Di Hari Lahir Pancasila ini, Mari kita jadikan tanggal 1 Juni bukan hanya upacara tahunan, tapi titik balik untuk benar-benar mewujudkan negara yang berdiri di atas penderitaan rakyat, lalu hadir untuk menghapusnya,” pungkasnya.
