PKB Dukung RPJMD Probolinggo 2025–2029, Tekankan Ketahanan Keluarga dan Tata Kelola Tepat Sasaran

Liputanjatim.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan dukungan terhadap kesiapan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang akan ditetapkan pada Agustus mendatang.

Menurut PKB, langkah pemerintah daerah ini sudah sejalan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang mengatur penetapan RPJMD maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah.

Ketua Fraksi PKB, Muchlis, mengingatkan bahwa RPJMD harus menjadi pedoman nyata pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif. Ia menilai, visi misi yang tertuang masih belum menunjukkan indikator ketahanan keluarga sebagai salah satu outcome yang jelas.

“Keluarga adalah pondasi sosial dalam membangun masyarakat yang sehat, cerdas, dan berakhlak,” ujar Muchlis.

Ia menekankan, angka perceraian dan kasus KDRT di Kabupaten Probolinggo menunjukkan adanya kerentanan pada pondasi sosial masyarakat. Karena itu, sesuai amanat UU No. 52 Tahun 2009, strategi memperkuat ketahanan keluarga harus menjadi bagian dari RPJMD.

PKB juga menyoroti perlunya sinergi yang kuat antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selama ini, masih banyak program yang berjalan sendiri-sendiri tanpa keterpaduan, sehingga pembangunan tidak maksimal.

Selain itu, Fraksi PKB menuntut agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan perencanaan yang terukur, untuk mencegah kesalahan alokasi akibat lemahnya tata kelola. PKB juga meminta penjelasan strategi dalam mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan sosial, serta memperbaiki pendataan dan pemanfaatan aset daerah.

Dari sisi pendanaan, Muchlis mengingatkan pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan kebocoran penerimaan pajak maupun retribusi, terutama menghadapi potensi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.

“Jangan sampai RPJMD ini hanya jadi dokumen indah di atas kertas. Ia harus hidup dalam kebijakan, kerja nyata, dan hasil yang dirasakan masyarakat,” tegas Muchlis.