Liputanjatim.com – Pemerintah resmi meluncurkan program pembangunan 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di lingkungan pesantren, dimulai dari Pondok Pesantren Syaichona Moh. Cholil, Bangkalan, Jawa Timur. Acara yang berlangsung pada Senin (26/05/2025) ini dihadiri sejumlah tokoh nasional dan daerah, sebagai bagian dari implementasi program strategis nasional untuk mengatasi permasalahan gizi di Indonesia.
Turut hadir dalam acara ini Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, Pengasuh Ponpes Syaichona Moh. Cholil, para anggota DPR RI Komisi IX dan I, Bupati Bangkalan Lukman Hakim, Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, H. Masyudi Kanzillah dari Koperasi BMT NU Jatim, serta tamu undangan lainnya.
Mewakili Menteri Keuangan, Direktur Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Ismed Saputra menyampaikan pidato kunci dalam acara ini. Ia menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto untuk menanggulangi permasalahan kekurangan gizi di masyarakat.
“MBG ini oleh pemerintah sebetulnya di awal sudah dialokasikan sekitar 71 triliun rupiah dari Kementrian Keuangan, kemarin melalui evisiensi dilakukan penambahan kembali lebih kurang sekitar 100 triliun rupiah. Diharapkan ini nanti bisa mengoperasikan untuk 84 juta anak dan juga ibu hamil maupun menyusui di seluruh wilayah Indonesia,” ujar Ismed.
Namun demikian, Ismed mengakui bahwa tantangan utama saat ini terletak pada proses pembangunan SPPG di berbagai daerah. Untuk menjawab tantangan tersebut, PIP bersama Tim Percepatan Pembangunan dari Kemenko PM, serta dukungan dari BGN, tengah merancang skema pembiayaan baru.
Ia menjelaskan bahwa PIP yang sebelumnya menyalurkan pembiayaan ultra mikro dengan plafon Rp20 juta, kini telah disetujui untuk menaikkan plafon menjadi Rp100 juta per debitur sejak akhir tahun lalu. Skema pembiayaan tersebut bersifat dana bergulir dan bukan bantuan, dengan bunga yang dipastikan lebih rendah dari Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Selama ini PIP ini melakukan pembiayaan ultra mikro pelafonnya 20 juta, dan di akhir tahun lalu udah di sahkan oleh Bu Mentri kita dapat meningkatkan plafonnya menjadi 100 juta per debitur,” ucap Ismed.
Kerja sama strategis dengan Koperasi BMT NU Jatim juga menjadi langkah awal implementasi pembiayaan pembangunan SPPG. Ismed menyampaikan harapan agar dalam waktu 1-2 pekan ke depan akad kerja sama dapat segera dilaksanakan.
“Karena ini adalah skema baru dan memang lagi berproses, aturan turunan dari pada PMK yang baru disahkan oleh Ibu Mentri pada Desember tahun lalu, PMK 130, ini ada beberapa turunannya yang sudah di percepat prosesnya dan mudah-mudahan nanti dalam 1 atau 2 pekan kedepan ini mungkin akad kita dengan BMT NU Jawa Timur bisa terlaksana,” tambahnya.
Sebagai penutup, Ismed mewakili Kementerian Keuangan mengucapkan selamat atas dimulainya pembangunan 1000 SPPG pesantren, sebagai langkah nyata memperkuat ketahanan gizi nasional melalui basis pesantren.
“Kami mewakili Kementerian Keuangan mengucapkan selamat atas peletakan batu pertama pembangunan 1.000 SPPG di lingkungan pesantren seluruh Indonesia.” tutup Ismed.
