Liputanjatim.com — Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Nurul Huda, menilai percepatan perbaikan infrastruktur jalan di Madura menjadi langkah strategis untuk menggerakkan perekonomian daerah sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan menyusul terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah.
Inpres yang berlaku sejak 23 Juni 2025 tersebut mengamanatkan sinergi antara kementerian terkait, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan pemerintah daerah. Kolaborasi tersebut mencakup tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penyusunan anggaran, hingga penyerahan hasil pekerjaan berupa hibah jalan siap operasional kepada pemerintah daerah.
“Berkaitan dengan Inpres konektivitas infrastruktur, saya selaku anggota DPRD Jatim Dapil Madura mendukung sekali karena sangat dibutuhkan masyarakat Madura, terutama infrastruktur jalan,” ungkap Nurul Huda.
Menurutnya kondisi sejumlah ruas jalan provinsi, kabupaten, hingga nasional di wilayah Madura saat ini memerlukan penanganan serius. Menurutnya, perbaikan yang merata akan memperlancar distribusi hasil pertanian dan mendorong peningkatan produktivitas.
“Tentunya hal ini akan sangat membantu program Presiden terkait ketahanan pangan. Madura memiliki wilayah yang subur dan masyarakatnya mayoritas petani, tapi infrastruktur memadai belum tersedia,” lanjutnya.
Ia juga menekankan masih rendahnya konektivitas antarwilayah di Madura yang selama ini menjadi hambatan utama dalam pemasaran hasil pertanian.
“Konektivitas di Madura masih sangat minim. Dengan adanya Inpres ini, petani bisa lebih mudah memasarkan hasil panennya ke pasar yang lebih luas,” katanya.
Nurul Huda menambahkan, keberhasilan kebijakan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang cukup dari berbagai pihak.
“Berkaitan dengan Inpres, harus ada kenaikan anggaran dan dukungan baik dari provinsi maupun daerah. Dari Dapil Madura, saya berharap Pemprov Jatim bisa berkolaborasi dengan pemerintah pusat, terutama dalam penambahan anggaran,” pungkasnya.
