Liputanjatim.com – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan evaluasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menurutnya pelaksanaan haji tahun ini berjalan lebih tertib dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun ada beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki.
“Alhamdulillah, secara umum penyelenggaraan haji tahun ini lebih tertib. Namun, masih ada beberapa kekurangan, terutama di Armuzna, di mana terjadi keterlambatan penjemputan dan sejumlah jemaah sempat tertinggal,” ujar Jazilul, Selasa (10/6/2025).
Menurutnya, permasalahan koordinasi di lapangan menjadi perhatian utama, terutama karena banyaknya syarikahatau perusahaan penyedia layanan yang terlibat dalam proses haji. Pada musim haji tahun ini, tercatat ada delapan syarikah yang menangani akomodasi, transportasi, dan konsumsi jemaah haji asal Indonesia.
“Kalau bisa jumlah syarikah dikurangi, tidak perlu sampai delapan. Cukup empat atau lima saja agar koordinasi lebih mudah, mulai dari pengaturan tenda hingga pengangkutan jemaah,” katanya.
Di sisi lain, Jazilul juga mengapresiasi langkah modernisasi yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi dalam penyelenggaraan haji, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital. Aplikasi Nusuk yang diperkenalkan Saudi dinilainya membawa kemajuan signifikan dalam tata kelola ibadah haji.
“Tahun ini Arab Saudi sudah menerapkan teknologi secara menyeluruh. Aplikasi Nusuk sangat membantu, walaupun masih ada kekurangan di sana-sini. Tapi secara keseluruhan, ini merupakan bagian dari transformasi sistem yang patut diapresiasi,” jelas Jazilul.
Menyinggung soal pembatalan visa mujamalah atau yang dikenal dengan visa furoda, Jazilul berharap koordinasi antara pemerintah Indonesia dan otoritas Arab Saudi terus ditingkatkan.
Hal ini untuk memastikan seluruh jemaah WNI, baik yang berangkat melalui kuota resmi maupun non-kuota, tetap mendapatkan perlindungan serta layanan kesehatan yang layak selama menjalankan ibadah.
Legislator asal Gresik ini, menegaskan komitmen Fraksi PKB dalam mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia, tanpa mengabaikan efisiensi anggaran.
“PKB ingin agar pelayanan jemaah haji Indonesia semakin optimal dan terjamin. Biaya haji juga harus bisa ditekan agar lebih efisien, namun tetap dengan kualitas yang baik,” pungkasnya.
 DPR RI, Jazilul Fawaid, memberikan evaluasi atas penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Menurut){kind=link}