Liputanjatim.com – Program Kesehatan Bergerak yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) di Pulau Sapudi, Sumenep, menuai kritik dari anggota DPRD Jatim, Nur Faizin. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut jauh dari harapan dan tidak maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan.
“Program ini sebenarnya bagus, hanya saja Gubernur Jatim tidak mempersiapkan secara maksimal kajian di lapangan,” ujar Nur Faizin, Senin (7/7/2025).
Politisi PKB ini, menyebutkan bahwa meskipun tujuan program ini baik, namun implementasinya di lapangan masih banyak kekurangan. Salah satu masalah utama yang ditemui oleh tim medis saat Program Kesehatan Bergerak digelar di Pulau Sapudi adalah masalah pemadaman listrik bergilir.
Pemadaman yang masih sering terjadi membuat mesin genset di Puskesmas setempat tidak dapat berfungsi dengan optimal, sehingga sejumlah layanan kesehatan seperti operasi mata dan rontgen terpaksa ditunda.
“Listrik di Pulau Sapudi masih pemadaman bergilir, genset di puskesmas tidak maksimal sehingga pelayanan operasi mata dan rontgen sempat tertunda,” jelasnya.
Selain masalah listrik, Faizin juga menyoroti kekurangan alat kesehatan (alkes) yang menghambat proses pelayanan medis. Salah satunya adalah formalin yang tidak tersedia di tempat, sehingga menunda proses biopsi pasien yang membutuhkan alat tersebut.
“Ada pasien yang di-screening oleh dokter dan diberitahu akan dibiopsi, namun tindakan tersebut belum bisa dilakukan karena tim medis tidak membawa formalin. Mereka harus menunggu kiriman dari Sumenep,” tambahnya.
Legislator asal Madura ini, juga menyoroti ketergantungan dua puskesmas di Pulau Sapudi yang harus menanggung kekurangan anggaran dari Pemprov Jatim. Alih-alih dibantu, mereka malah harus merogoh kocek sendiri untuk menutupi kekurangan tersebut.
“Sekarang saja obgyn (dokter spesialis kandungan) tidak ada, padahal banyak ibu hamil yang tidak mampu secara ekonomi ingin melakukan pemeriksaan,” jelas Faizin.
Dalam kesempatan tersebut, Faizin mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan jajarannya untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan Program Kesehatan Bergerak. Ia menegaskan bahwa program ini jangan hanya sekadar menjadi acara seremonial, melainkan harus didasarkan pada kajian yang matang dan mencakup kebutuhan riil masyarakat kepulauan.
“Program ini menelan anggaran besar, jangan jadikan ajang formalitas. Harus benar-benar dirasakan secara holistik,” pungkas Faizin.
 di Pulau Sapudi, Sumenep, menuai kritik dari anggota D){kind=link}