Liputanjatim.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasim Khan, menyampaikan usulan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk menyediakan gerbong khusus merokok di layanan kereta jarak jauh. Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi peluang bisnis sekaligus menjawab aspirasi masyarakat.
Usulan itu ia sampaikan dalam rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, di Gedung DPR RI, Senayan, pada Rabu (20/8/2025).
“Ini bisa menjadi solusi bagi penumpang yang bosan, karena jarak tempuh perjalanan yang bisa sampai berjam-jam. Di bus saja ada tempat merokoknya. Di kereta seharusnya juga bisa,” jelas Nasim, yang merupakan politisi asal Dapil Jawa Timur III.
Selain membahas usulan tersebut, Nasim juga menyinggung sejumlah isu penting terkait kinerja PT KAI. Ia mencatat, pada semester I 2025 perusahaan meraih laba Rp1,18 triliun, tetapi proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) masih menanggung kerugian mendekati Rp1 triliun.
“PT KAI perlu menjelaskan strategi menyeimbangkan pencapaian laba dengan beban finansial dari proyek strategis yang masih merugi. Jangan sampai keuntungan dari bisnis inti tergerus untuk menutup kerugian proyek yang belum efisien,” tegas Nasim Khan.
Ia juga menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan publik. Beberapa insiden anjloknya kereta serta gangguan KRL di Jabodetabek dinilainya harus menjadi alarm agar perbaikan sistem keselamatan dan perawatan armada lebih diperhatikan.
Dalam kesempatan itu, Nasim mengapresiasi rencana PT KAI menghadirkan kereta khusus untuk petani dan pedagang. Namun ia meminta agar program tersebut tidak hanya dijalankan di Jawa Timur, melainkan diperluas secara nasional.
Ia juga menyoroti pengadaan armada baru KRL seri SFC120-V dan IE305. “Kami ingin mendapat penjelasan detail terkait roadmap pengadaan KRL baru 2025–2026, termasuk target penggantian armada tua di Jabodetabek,” ucapnya.
Selain itu, ia mendorong PT KAI untuk memperkuat integrasi transportasi dengan moda lain seperti MRT, LRT, BRT, maupun Damri, guna mendukung visi transportasi publik nasional yang terintegrasi.
Dari sisi tata kelola, Nasim meminta kepemimpinan baru PT KAI fokus pada transformasi layanan, digitalisasi, serta efisiensi operasional.
“Selain itu, mekanisme pengawasan internal harus diperkuat agar bebas dari praktik korupsi, kebocoran tiket, dan pungutan liar,” tegasnya
, Nasim Khan, menyampaikan usulan kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk m){kind=link}