Liputanjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mengembangkan layanan Bus Trans Jatim. Pemprov menyiapkan anggaran sekitar Rp700 miliar untuk membangun koridor 1 hingga 8.
Ketua Komisi D DPRD Jatim, Abdul Halim, menyebut saat ini pengguna Trans Jatim di seluruh koridor sudah mencapai sekitar 22 ribu orang per hari. “Jika dihitung sederhana, setidaknya ada 11 ribu pengendara roda dua yang beralih ke Trans Jatim,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Menurutnya, kehadiran Trans Jatim juga berkontribusi menekan angka kecelakaan lalu lintas. “Berdasarkan data Direktorat Lantas Polda Jatim, pada 2023 sekitar 84 persen kecelakaan disumbang oleh kendaraan roda dua. Dengan migrasi sebagian pengguna, risiko kecelakaan diperkirakan dapat ditekan signifikan,” jelasnya.
Selain itu, Halim menilai layanan ini ikut menggerakkan ekonomi sekitar. “Belum lagi multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Di area parkir koridor, UMKM bisa tumbuh, warung kopi berkembang, dan ini menumbuhkan ekonomi lokal,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini menyebut, Trans Jatim layak diklaim sebagai salah satu program paling spektakuler Pemprov Jatim. “Bukan sekadar soal rakyat mendapat transportasi nyaman, tapi juga efek sosial, keselamatan, dan ekonomi yang ikut bergerak,” tegasnya.
Untuk memperkuat layanan transportasi publik, DPRD Jatim tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang transportasi publik terintegrasi. “Komisi D berinisiatif menyiapkan Raperda transportasi publik terintegrasi. Nantinya kabupaten/kota juga diharapkan menyiapkan feeder yang masuk hingga kampung dan desa, sehingga masyarakat bisa menjangkau bus antar kota maupun antar provinsi,” kata Abdul Halim.
Saat ini sudah ada enam koridor yang beroperasi. Pada 27 September mendatang, Koridor VII dengan rute Lamongan Selatan–Dukun Gresik hingga Paciran (Lamongan Utara) akan diluncurkan. Menyusul kemudian Koridor VIII di wilayah Malang Raya yang ditargetkan beroperasi November 2025. “Malang adalah kota pelajar. Kontribusinya besar di dunia pendidikan, jadi transportasi publik yang terintegrasi mutlak dibutuhkan. Kemudian paling tidak nantinya setiap karesidenan di Jawa Timur memiliki layanan transportasi publik. Targetnya ada 14 koridor yang terbangun,” jelasnya.
Tingginya minat masyarakat juga perlu diimbangi penambahan armada. “Banyak usulan agar ditambah armada karena penumpang sudah melebihi kapasitas. Itu yang juga akan kita dorong,” pungkasnya.
