Liputanjatim.com – Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo Jatim) terus memperkuat ekosistem digital demi terciptanya layanan publik yang lebih terintegrasi, efisien, serta berorientasi pada kebutuhan warga. Upaya ini diwujudkan dalam pelaksanaan Forum Ekosistem Digital Jawa Timur yang berlangsung di Surabaya.
Dalam forum tersebut, Kepala Diskominfo Jatim, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menekankan urgensi sinergi antarinstansi dan sektor dalam membangun portal digital layanan publik Majadigi.
“Portal ini lahir dari keprihatinan bahwa sebelumnya Jawa Timur belum memiliki sistem layanan publik yang terintegrasi. Dulu masyarakat harus menghafalkan banyak alamat website. Itu tidak efisien dan tidak ramah bagi warga,” ujarnya, Selasa (10/6/2025).
Pengembangan Majadigi dimulai pada akhir 2023, dan pada 2024 Jawa Timur ditunjuk sebagai salah satu daerah percontohan bersama Kabupaten Banyuwangi dan Kota Surabaya oleh Kementerian Dalam Negeri.
Tenaga ahli pengembangan Majadigi, Lia Ninda Safitri, menyampaikan bahwa sejauh ini sudah terdapat 38 layanan yang terintegrasi dalam portal tersebut. Beberapa fitur unggulan antara lain adalah menu chat berbasis AI, pilihan lima bahasa daerah Jawa Timur, penyimpanan layanan untuk aplikasi mobile, serta fitur otomatisasi SP4N Lapor.
Tidak hanya fokus pada infrastruktur, Diskominfo Jatim juga memperkuat kapasitas aparatur sipil negara (ASN) dalam menghadapi era kecerdasan buatan. Pelatihan AI bagi ASN digelar melalui kerja sama dengan BPSDMP Komdigi Surabaya, Binar, AI Center Universitas Brawijaya, Google, serta rencana kolaborasi dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Program pelatihan ini terbagi dua tingkat, yaitu untuk ASN non-teknis agar dapat memanfaatkan AI dalam tugas administratif, dan untuk ASN berlatar belakang teknis guna membangun solusi AI di lingkungan instansinya.
Forum ini juga menyoroti peran krusial ekosistem digital dalam mempercepat transformasi pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tony D. Susanto, pakar e-Government dan anggota Tim Asesor SPBE Nasional, menjelaskan bahwa pembangunan ekosistem digital perlu meliputi tata kelola pemerintahan digital, penguatan infrastruktur dan teknologi, serta pengembangan masyarakat dan ekonomi digital.
Tony juga mengingatkan pentingnya pelaksanaan Survey Kepuasan Pengguna SPBE, sesuai amanat Perpres 95 Tahun 2018. Survei ini merupakan instrumen penting untuk mengetahui persepsi publik terhadap layanan digital pemerintah dan menjadi dasar untuk peningkatan kualitas layanan ke depan.
 terus memperkuat ekosistem digi){kind=link}