Liputanjatim.com – Rencana peluncuran layanan kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar menjadi sorotan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur. Kapal Cepat Banyuwangi Denpasar rencananya akan di launching pada 16 Juni mendatang di Banyuwangi.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, Martin Hamonangan mendukung terobosan ini. Namun pihaknya ingin memastikan bahwa Kapal Cepat Banyuwangi – Denpasar ini sudah melalui koordinasi antar pemerintah daerah.
Dirinya juga meminta agar koordinasi Pemerintah Provinsi Jatim dan Bali terus ditingkatkan, karena proyek ini menyangkut lintas wilayah dan kepentingan sosial-ekonomi dua provinsi.
“Kami mendesak Pemprov Jatim untuk semakin inten melakukan pertemuan resmi dengan Pemprov Bali, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan. Koordinasi ini krusial agar tidak terjadi konflik regulasi, perbedaan standar teknis, atau bahkan resistensi sosial di daerah tujuan,” tegas
Martin, (05/06/25).
Tak kalah penting, Martin juga menekankan bahwa peluncuran kapal cepat harus didahului oleh kajian dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara menyeluruh.
Menurutnya, proyek ini tidak bisa hanya dikawal dari sisi teknis pembangunan, melainkan harus mencerminkan prinsip keadilan sosial.
“Kami minta agar sebelum peluncuran, dilakukan kajian mendalam, bagaimana dampaknya terhadap nelayan lokal, pelaku UMKM sekitar pelabuhan, lalu lintas laut, dan kesiapan infrastruktur penunjang,” urainya.
“Harus ada rencana darurat bila terjadi gangguan teknis, lonjakan penumpang, atau bencana alam. Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kurangnya antisipasi,” lanjutnya.
Meski menyambut positif, Martin meminta Pemprov Jatim harus terus mematangkan pengoperasian rute kapal cepat dari Pelabuhan Pengumpan Regional Marina Boom Banyuwangi menuju Pulau Serangan, Denpasar, Bali.
Dengan waktu tempuh hanya 2,5 jam, layanan ini disebut berpotensi mempermudah mobilitas warga, mempercepat konektivitas antarpulau, dan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi rakyat seperti UMKM dan pariwisata lokal.
“Kami mendukung inisiatif ini selama proyek ini benar-benar berpihak pada rakyat, bukan hanya melayani kelas menengah atas atau kepentingan wisata eksklusif. Fraksi PDI Perjuangan akan berdiri paling depan untuk memastikan bahwa kapal cepat ini jadi alat pemerataan manfaat,” pinta legislator yang berangkat dari Daerah Pemilihan Jatim IV (Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso) ini.
Menurut Martin yang juga Anggota Komisi D DPRD Jatik tersebut, keberadaan kapal cepat non-kendaraan pribadi bisa menjadi solusi alternatif dari penumpukan antrean penyeberangan tradisional Ketapang–Gilimanuk yang kerap terjadi saat akhir pekan atau liburan panjang.
Hal ini dianggap relevan bagi pelaku usaha kecil, pekerja harian, serta masyarakat umum yang mengandalkan kecepatan dan efisiensi dalam perjalanan antarprovinsi.
“Kapal cepat Banyuwangi–Denpasar harus jadi jembatan keadilan sosial, bukan simbol ketimpangan antarwilayah. Ini harus menjadi bukti bahwa negara hadir melalui transportasi publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu,” pungkasnya.
