Liputanjatim.com – Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, memastikan tidak ada lagi perjalanan dinas ke luar negeri bagi anggota DPRD Jatim. Kebijakan ini sejalan dengan moratorium yang diberlakukan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita menangkap dan menindaklanjuti instruksi dari Presiden terkait moratorium itu sehingga tidak ada sama sekali kunjungan keluar negeri,” kata Musyafak usai rapat paripurna DPRD Jatim, Rabu (3/9/2025).
Musyafak menjelaskan, biaya perjalanan dinas luar negeri yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp19 miliar kini resmi dihapus. Anggaran tersebut dialihkan kembali ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mendukung program yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Dan kita kembalikan kepada OPD untuk dianggarkan kepentingan masyarakat, lebih-lebih dalam kondisi yang sekarang lagi ekonomi kurang bagus,” ujarnya.
Politisi PKB itu menambahkan, relokasi anggaran tidak hanya dilakukan pada pos perjalanan dinas luar negeri, tetapi juga pada beberapa sektor lain yang dinilai lebih bermanfaat bagi masyarakat. Namun, penekanan terbesar tetap pada penghapusan anggaran kunjungan luar negeri yang dinilai sensitif di tengah kondisi ekonomi saat ini.
“Saya kira juga banyak hal yang lain, tetapi yang paling penting itu ini dan itu bagian daripada merespon kita dengan adanya kejadian-kejadian yang sudah ada,” tambahnya.
Musyafak juga mengingatkan agar para anggota dewan menahan diri dan tidak menampilkan gaya hidup berlebihan di ruang publik, demi menghindari munculnya kecemburuan sosial.
“Tidak menampilkan flexing-flexing yang menyebabkan masyarakat itu bisa akan marah dengan kondisi yang ada,” pungkasnya.
