Liputanjatim.com – Fraksi PPP-PSI DPRD Jawa Timur memberikan perhatian serius terhadap rencana perubahan APBD (P-APBD) tahun anggaran 2025 yang mengalami kenaikan belanja daerah lebih dari Rp2,712 triliun.
Fraksi menekankan agar tambahan belanja tersebut benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat, khususnya di sektor layanan dasar.
“Kami menekankan agar penambahan belanja ini tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi juga berdampak nyata bagi kebutuhan masyarakat, khususnya pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, pengangguran, hingga mitigasi dampak perekonomian global,” ujar Hj Zeiniye dalam pandangan fraksinya, Kamis 28/8/2025.
PPP-PSI juga meminta kejelasan terkait program prioritas yang akan dijalankan, serta memastikan pengelolaan anggaran konsisten dengan RPJMD 2025–2029.
Fraksi menyoroti peningkatan penerimaan pembiayaan daerah yang melonjak dari Rp1,78 triliun menjadi lebih dari Rp4,7 triliun, seluruhnya bersumber dari SiLPA tahun sebelumnya.
“SiLPA bukanlah prestasi, melainkan cerminan lemahnya disiplin dalam perencanaan dan realisasi APBD. Ini harus menjadi perhatian serius,” tegasnya.
Sementara itu, alokasi belanja hibah yang turun menjadi Rp3,29 triliun lebih mendapat dukungan, dengan catatan harus benar-benar diarahkan untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui Pokir DPRD.
Zeiniye menegaskan pentingnya prinsip efektivitas, keadilan, dan responsivitas dalam penyaluran hibah.
Selain itu, Fraksi juga mengingatkan pemerintah provinsi mengenai penurunan Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Rp357 miliar lebih, dan mendesak agar laporan penggunaan BTT semester I 2025 dipublikasikan demi transparansi.
PPP-PSI menilai penyerapan anggaran hingga pertengahan tahun 2025 masih rendah di sejumlah OPD, sehingga perlu percepatan pelaksanaan program agar tidak kembali menumpuk menjadi SiLPA di akhir tahun.
“Terkait tambahan belanja daerah yang kini mencapai Rp32,9 triliun, maka pencapaiannya harus dikaitkan dengan indikator kinerja utama serta capaian ekonomi makro Jawa Timur, seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB, inflasi, investasi, hingga pengentasan kemiskinan dan pengangguran,” papar Hj Zeiniye.
Fraksi juga menyatakan dukungan terhadap tema perubahan RKPD Jatim 2025 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, namun menekankan pentingnya kecukupan waktu pelaksanaan program.
Sebagai penutup, Hj Zeiniye menegaskan P-APBD 2025 harus menjadi instrumen yang nyata mendukung kesejahteraan masyarakat Jawa Timur.
“APBD bukan sekadar dokumen keuangan, tetapi instrumen teknis pembangunan yang muaranya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tandasnya.
 tahun anggaran 2025 y){kind=link}