Liputanjatim.com – Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno, mengatakan pemerintah provinsi perlu membangun komitmen dalam memperjuangkan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak.
Berdasarkan laporan yang diterima Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim, selama tahun 2024 indeks pemberdayaan gender di provinsi ini masih rendah.
Menurut Untari, masih banyak persoalan yang membutuhkan perhatian serius, terutama di daerah-daerah dengan indeks pemberdayaan gender yang rendah.
“Beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur, seperti Sampang, Malang, dan Probolinggo, masih memiliki indeks pemberdayaan gender di bawah angka 90. Ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang harus segera di jembatani melalui kebijakan yang berpihak kepada perempuan,” ungkap Untari dalam keterangannya di Surabaya, Kamis (24/4/2025).
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menekankan, sinergi antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah provinsi menjadi kunci dalam menciptakan kebijakan yang mampu mendorong kesejahteraan perempuan secara merata.
“Kami terus mendorong lahirnya regulasi, kebijakan, dan advokasi yang berjejaring guna menciptakan perempuan yang berintegritas serta mandiri di bidang ekonomi, politik, sosial, dan kemasyarakatan,” ujarnya.
Penasihat Fraksi PDIP DPRD Jatim itu menambahkan, meski Jawa Timur telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak, ada beberapa aspek yang perlu diperkuat dan ditekankan ulang dalam implementasinya.
“Provinsi ini telah cukup maju dalam urusan pemberdayaan perempuan. Namun, dengan kondisi efisiensi anggaran saat ini, perlu dilakukan penataan ulang agar program-program perlindungan tetap berjalan maksimal,” kata Untari.
Anggota DPRD Jatim dari daerah pemilihan (dapil) Malang Raya itu menyoroti masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di sejumlah wilayah, termasuk di dapilnya.
“Jawa Timur memiliki banyak wilayah pedesaan dan kawasan industri yang kerap menjadi lokasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengatasi,” tegasnya.
Komisi E, tambah dia, akan terus berjuang memastikan perempuan dan anak di Jawa Timur mendapatkan perlindungan hukum, dukungan sosial, dan kesempatan yang setara dalam semua aspek kehidupan.
Pihaknya berkomitmen kuat dalam mendukung program-program Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), khususnya dalam menciptakan ruang bersama dan sinergi lintas sektor dalam menangani isu perempuan dan anak.
“Kami di Komisi E DPRD Jawa Timur menyambut baik komitmen dan perhatian besar dari Ibu Menteri terhadap isu perempuan dan anak,” terang Untari.
Dia menilai, diperlukan ruang bersama yang lebih luas dan inklusif untuk menangani berbagai permasalahan yang menyangkut perempuan dan anak.
“Ini harus melibatkan banyak pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga masyarakat, akademisi, hingga komunitas lokal. Kolaborasi lintas sektor adalah kunci solusi yang menyeluruh dan berkelanjutan,” tandasnya.
