DPRD Jatim Tekankan Peningkatan PAD Tanpa Bebani Rakyat

Liputanjatim.com – Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam APBD 2026 ditegaskan harus dilakukan tanpa menambah beban masyarakat. Arah kebijakan difokuskan pada optimalisasi aset daerah, pembenahan BUMD, efisiensi anggaran, serta sinkronisasi dengan program pembangunan nasional.

Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Deni Wicaksono, menegaskan, upaya menaikkan PAD tidak boleh mengorbankan rakyat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak seharusnya berbisnis dengan warganya, melainkan memberikan pelayanan terbaik demi kesejahteraan masyarakat.

“PAD harus dinaikkan dengan cara yang sehat, bukan dengan memungut berlebihan dari rakyat. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, melainkan memberikan pelayanan terbaik,” tegas Deni, Selasa (23/9/2025).

Salah satu strategi yang ditekankan adalah optimalisasi aset daerah. Deni menyebut banyak aset pemerintah yang selama ini menganggur dan belum dimanfaatkan produktif, padahal berpotensi menjadi sumber pendapatan daerah.

Selain itu, evaluasi terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga dinilai penting. Ia menegaskan BUMD yang justru membebani APBD harus direstrukturisasi agar bisa memberi kontribusi nyata.
“BUMD harus memberi keuntungan jelas untuk daerah. Kalau justru jadi beban, perlu ada langkah tegas agar keberadaannya tidak merugikan masyarakat,” ujarnya.

Deni juga menekankan agar penyusunan APBD 2026 diselaraskan dengan RPJMD, RKPD, dan program nasional. Sinkronisasi ini, menurutnya, penting untuk menghindari tumpang tindih kebijakan serta memastikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Politisi PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran, terutama untuk kegiatan seremonial yang dinilai minim dampak. Dana publik, kata dia, seharusnya diprioritaskan pada pelayanan dasar dan pengentasan kemiskinan.

Tak hanya itu, Deni mendorong semua komisi dan OPD untuk mengevaluasi proyeksi pertumbuhan PAD 2026 yang diperkirakan hanya naik sekitar 1,8 persen. Ia menekankan perlunya pemetaan potensi penerimaan daerah secara transparan serta menggandeng swasta melalui program CSR yang tepat sasaran.

“APBD ini bukan hanya soal angka, tapi soal kepercayaan rakyat. Kita harus memastikan setiap rupiah anggaran kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan kesejahteraan,” pungkasnya.