Liputanjatim.com – Aksi demonstrasi yang dalam beberapa hari terakhir merebak di sejumlah titik, bahkan disertai pengrusakan dan pembakaran fasilitas umum, tidak menyurutkan jalannya roda pemerintahan di Jawa Timur. Salah satunya terlihat di Gedung DPRD Jawa Timur, Jalan Indrapura, Surabaya.
Hari ini, DPRD Jatim dijadwalkan tetap melangsungkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi terkait pembahasan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025.
Agenda penting tersebut menjadi bagian dari siklus penganggaran yang harus segera diselesaikan, terlepas dari dinamika politik dan situasi sosial yang memanas.
Namun, rapat kali ini jelas berbeda dari biasanya. Gedung DPRD Jatim terlihat lebih steril dan sepi dari aktivitas lalu lalang kendaraan. Area parkir yang biasanya dipenuhi mobil pejabat, staf, dan tamu, kini nyaris kosong. Pihak sekretariat dewan sebelumnya telah mengimbau agar seluruh kendaraan tidak diparkir di area DPRD untuk alasan keamanan.
Pengamanan juga diperketat. Ratusan personel gabungan TNI-Polri tampak berjaga di sekitar kompleks gedung. Mereka siaga pengamanan berlapis, memastikan situasi tetap kondusif apabila sewaktu-waktu terjadi pergerakan massa. Jalan Indrapura yang biasanya ramai pun tampak lebih lengang, meski tetap terbuka untuk lalu lintas umum.
Seorang pegawai DPRD Jatim mengaku tidak menerima informasi bahwa ada agenda aksi demonstrasi di lokasi tersebut. Namun, pengerahan personel keamanan dalam jumlah besar dilakukan sebagai langkah antisipasi. “Kami belum mendapat kabar ada demo hari ini. Tapi memang pengamanan diperketat, mungkin untuk jaga-jaga kalau ada massa yang datang,” ujarnya singkat.
Di tengah kondisi politik nasional yang kian memanas, DPRD Jatim seakan memberi pesan bahwa tugas pemerintahan tidak boleh terhenti hanya karena dinamika jalanan. Proses demokrasi tetap berjalan, meski di luar gedung bayang-bayang keresahan masyarakat masih terasa.
Situasi ini seolah menjadi potret kontradiktif Indonesia hari ini: di satu sisi rakyat menyuarakan aspirasinya di jalanan, sementara di sisi lain pemerintahan berusaha menuntaskan kewajiban formalnya. Pertemuan dua realitas inilah yang akan terus menguji sejauh mana bangsa ini mampu menyeimbangkan hak demokrasi dengan stabilitas pemerintahan.
