Liputanjatim.com – Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir, mengusulkan kepada pemerintah daerah untuk mengubah pendekatan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap pajak dan retribusi perlu dikurangi, dan hal ini dapat dicapai dengan mengoptimalkan aset daerah sebagai sumber pendapatan alternatif.
Pernyataan ini disampaikan Syahrul dalam sebuah forum dialog publik bertajuk “Memaksimalkan Investasi untuk Meningkatkan PAD dan Menekan Angka Pengangguran” yang diadakan oleh Komunitas Wartawan Gresik (KWG) bersama DPRD Gresik, pada Jumat (13/6/2025), di Gedung Nasional Indonesia (GNI).
“Selama ini kita terlalu terpaku pada pajak. Padahal, banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika digarap dengan serius, aset ini bisa menjadi mesin pendapatan baru dan pendorong utama bagi ekonomi lokal,” kata Syahrul.
Ia mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, Pemkab Gresik berhasil melampaui target PAD yang bersumber dari aset daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa pengelolaan aset memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan sepenuhnya. Selain meningkatkan pendapatan, pengelolaan aset yang baik juga dapat membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
“Dengan pengelolaan yang tepat, efek gandanya akan sangat luas. PAD akan meningkat, ekonomi tumbuh, dan pengangguran dapat berkurang,” lanjut Syahrul.
Lebih lanjut, Politisi PKB ini juga menyoroti keluhan masyarakat terkait kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berdampak pada peningkatan beban pajak. Ia menilai bahwa alih-alih terus mengandalkan pajak, pemerintah daerah harus cerdas dalam menggali sumber pendapatan alternatif melalui sektor lain seperti aset daerah dan migas.
“Jangan biarkan masyarakat terus-menerus terbebani pajak. Pemerintah harus lebih cerdas dalam menggali sumber pendapatan yang tidak hanya mengandalkan pajak,” tegasnya.
Pandangan ini juga didukung oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Gresik, Asluchul Alif, yang mengungkapkan bahwa Pemkab Gresik kini tengah fokus untuk meningkatkan pendapatan dari sektor migas, khususnya dari pengeboran di wilayah Ujungpangkah.
“Kami sedang dorong agar bagi hasil migas dapat lebih maksimal. Ini menjadi salah satu prioritas kami dalam meningkatkan PAD,” ujar Alif.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025, Pemkab Gresik menargetkan PAD sebesar Rp1,544 triliun. Hingga akhir Maret 2025, realisasi PAD tercatat sebesar Rp328,47 miliar, atau 21,3 persen dari target tersebut. Sementara itu, dana transfer pusat yang diterima Pemkab Gresik sebesar Rp2,303 triliun telah terealisasi Rp658,52 miliar atau 28,6 persen.
Adapun, anggaran belanja operasional Pemkab Gresik tercatat mencapai Rp2,616 triliun dengan realisasi baru mencapai 15,8 persen, sedangkan belanja modal sebesar Rp420,51 miliar baru terserap 1,9 persen. Belanja tak terduga sebesar Rp20 miliar hingga saat ini belum tersentuh, dan belanja transfer terealisasi sebesar 29,2 persen dari total anggaran Rp786,26 miliar.
DPRD Gresik menegaskan bahwa untuk menghadapi tantangan fiskal dan sosial yang ada, diperlukan inovasi dalam pengelolaan aset daerah. Agar Gresik tidak hanya mengandalkan sumber pendapatan konvensional, pemerintah harus memiliki kebijakan yang lebih berani dan inovatif untuk memaksimalkan potensi yang ada.
