Liputanjatim.com – DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB se-Indonesia, pada Jumat (23/1/2026).
Sosialisasi ini sebagai bentuk tindak lanjut pasca Musyawarah Wilayah serta Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) dua tahap.
Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, Abdul Halim Iskandar (Gus Halim), menyampaikan bahwa sosialisasi SK tersebut mulai berjalan hari ini hingga 25 Januari 2026.
SK tersebut di tujukan kepada seluruh DPW dan DPC PKB di masing-masing provinsi.
Menurut Gus Halim, langkah ini penting karena DPW dan DPC merupakan peserta Musyawarah Wilayah (Muswil) yang telah melalui proses panjang sejak awal. Termasuk penyampaian dan pengakomodasian berbagai usulan dalam forum Muswil.
“Sosialisasi ini penting agar seluruh struktur mengetahui secara utuh hasil dari tahapan Muswil yang telah di laksanakan di seluruh DPW se-Indonesia.” ujar Gus Halim.
Ia menegaskan, langkah penataan kepengurusan ini merupakan bagian dari arahan Ketua Umum DPP PKB, Abdul Muhaimin Iskandar.
Supaya, PKB tidak hanya berorientasi pada kemenangan elektoral, tetapi juga siap mengelola pemerintahan dengan baik dan bertanggung jawab.
“Kalau hanya sekadar menang itu bukan pekerjaan berat. Tantangan terberat adalah setelah menang, apakah kita mampu mengelola pemerintahan dengan baik. Kalau tidak, kemenangan itu tidak ada gunanya,” tegasnya.
Gus Halim menjelaskan, seluruh hasil Muswil, termasuk struktur kepengurusan yang telah di tetapkan, program kerja, serta langkah-langkah lanjutan harus tersampaikan secara terbuka kepada jajaran DPW dan DPC melalui pertemuan daring (Zoom).
Usai sosialisasi tersebut, DPP PKB akan menggelar pengukuhan seluruh pengurus DPW PKB yang baru dengan Akademi Politik Kebangsaan (Akpolbang).
Baca juga: Ketua DPW PKB Jatim Diumumkan DPP Sabtu Besok
Gus Halim berujar, pengukuhan ini untuk Ketua dan Sekretaris Dewan Syuro, serta Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Tanfidz akan di laksanakan pada 1–3 Februari 2026.
Hal itu telah sesuai amanat AD/ART, peraturan partai, dan keputusan DPP PKB tentang kaderisasi.
Selain itu, pengukuhan pengurus DPW juga akan dirangkaikan dengan Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil).
Begitu juga, orientasi politik bagi seluruh jajaran pengurus DPW masa bakti 2026–2031. Akan di laksanakan di masing-masing provinsi mulai Februari hingga minggu pertama April 2026.
Ia menambahkan, pelantikan pengurus DPW pada 1–3 Februari 2026 bukan sekadar seremonial. Melainkan disertai penandatanganan kontrak komitmen dan kontrak kinerja oleh para Ketua DPW.
“Ada dua kontrak yang ditandatangani, kontrak komitmen dan kontrak kinerja. Di tambah Akpolbang, ini menegaskan bahwa PKB serius menyiapkan kader untuk mengelola pemerintahan dan mengabdi kepada bangsa dan negara sesuai ideologi partai,” tutur Gus Halim.
Gus Halim optimistis, publik akan melihat secara langsung soliditas PKB dalam menata struktur organisasi.
“Kami sangat yakin ketika publik mencermati dinamika internal PKB. Mereka akan sampai pada kesimpulan bahwa PKB adalah partai dengan soliditas tinggi. Yang benar-benar memperhitungkan kualitas, totalitas kinerja, dan komitmen jangka panjang,” pungkasnya.
 mulai mensosialisasikan Surat Keputusan (SK) kepengurusan Ketua Dewan Pengurus Wilay..){kind=link}