Liputanjatim.com – Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Timur, Sumardi, mengungkapkan keprihatinannya atas tingginya peredaran narkoba di Mojokerto.
Ia menyebutkan bahwa Jawa Timur kini termasuk dalam dua besar provinsi dengan peredaran narkoba terbesar secara nasional. Lebih miris lagi, Kota Mojokerto bahkan disebut masuk dalam 10 besar wilayah dengan peredaran narkoba terbanyak di Indonesia.
Menyikapi kondisi darurat narkoba ini, anggota komisi A tersebut bergerak cepat dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mojokerto. Berencana membentuk badan narkotika di tingkat desa atau kelurahan sebagai upaya pencegahan yang lebih masif.
Wacana ini disampaikan Sumardi usai menghadiri Sarasehan bertajuk ‘Edukasi Desa Bebas Narkoba untuk Masa Depan Lebih Sehat’ di sebuah hotel di Kota Mojokerto.
“Kami koordinasi terus dengan BNN, kami bentuk di tingkat kelurahan ya, kemarin di Jombang kita galang juga di sana, karena memang perlu ada edukasi,” ujar Sumardi saat di konfirmasi pada Minggu (27/4/2025).
Menurutnya, peredaran narkoba saat ini semakin masif dan telah merambah hingga pelosok desa dan kelurahan, dengan sasaran utama para pelajar dan generasi muda.
Keprihatinan ini mendorongnya untuk gencar melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba melalui edukasi yang melibatkan BNN hingga Aparat Penegak Hukum (APH).
“Peredaran semakin masif, ini sebagai komitmen, bukan menangani kasusnya tapi kita harus masif melakukan pencegahan,” tegas anggota Komisi A DPRD Jawa Timur itu.
Sumardi menilai bahwa pemahaman masyarakat terkait narkoba masih minim, terutama mengenai rehabilitasi, pencegahan, dan deteksi dini. Kurangnya pemahaman ini berpotensi menjerumuskan generasi muda ke dalam lingkaran narkoba sebagai pemakai, pecandu, hingga pengedar, yang pada akhirnya merusak masa depan mereka.
“Sangat disayangkan kalau tidak memahami itu, sehingga menjadi pecandu, pemakaian dan merusak kehidupan mereka,” ungkap Sumardi.
Ia mengakui bahwa adanya efisiensi anggaran memang mempengaruhi pola edukasi masyarakat dalam pemberantasan narkoba. Namun, hal ini dapat diatasi dengan menjalin sinergi dengan berbagai pihak, terutama BNN di tingkat provinsi dan kota.
“Bagaimanapun ini kita ingin sinergi dengan BNN, baik di provinsi dan kota, bagaimana walaupun ada efisiensi kegiatan edukasi tetap bisa jalan bersama-sama,” katanya.
Lebih lanjut, Sumardi juga mendorong aparatur penegak hukum untuk mengungkap kasus peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya.
Ia mengapresiasi keberhasilan pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti fantastis di wilayah hukum Kota Mojokerto sebelumnya. Meski demikian, pemberantasan harus terus dilakukan hingga menjangkau pemasok atau bandar besar narkoba.
“Kami juga meminta dengan teman-teman APH, agar bisa menemukan bandar-bandar,” pungkasnya.
