Liputanjatim.com – Curahan hati guru honorer yang viral karena membandingkan gajinya dengan sopir program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapat tanggapan Wakil Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Hikmah Bafaqih. Ia menilai persoalan rendahnya kesejahteraan guru honorer merupakan masalah lama yang hingga kini belum terselesaikan.
Menurut Hikmah, beban tanggung jawab guru sangat besar karena berkaitan langsung dengan pendidikan karakter dan kompetensi anak bangsa. Oleh karena itu, kesejahteraan guru semestinya menjadi perhatian serius.
“Masalahnya bukan soal pekerjaan mana yang lebih mulia. Semua pekerjaan itu terhormat. Tapi tanggung jawab guru itu sangat besar. Mendidik anak, memastikan perubahan karakter dan kompetensi, itu bukan pekerjaan ringan,” ujar Hikmah, Kamis (22/1/2026).
Politisi PKB tersebut menilai negara masih kerap memandang guru honorer sebagai pekerja paruh waktu, sehingga berdampak pada kebijakan pengupahan yang tidak sebanding dengan beban kerja. Padahal, berbagai kajian menempatkan guru sebagai faktor kunci keberhasilan pendidikan.
“Kalau guru diberi tanggung jawab sebesar itu, maka kesejahteraan dan well-being mereka juga harus layak. Idealnya bahkan sangat layak,” tegasnya.
Hikmah mengakui kebijakan anggaran di sektor pendidikan tidak sederhana karena banyaknya kategori guru yang berdampak besar pada fiskal negara.
“Kebijakan yang menyentuh sektor dengan pengali besar memang membuat pengambil keputusan berpikir berkali-kali, apalagi di situasi fiskal yang sedang sulit,” ujarnya.
Meski demikian, Komisi E DPRD Jatim terus menyuarakan kesejahteraan guru kepada pemerintah pusat. Hikmah juga menyampaikan permohonan maaf kepada guru honorer karena negara belum sepenuhnya hadir memberikan apresiasi yang layak.
Ia turut menyoroti banyaknya guru honorer yang luput dari bantuan sosial akibat persoalan data. “Nyaris tidak ada guru honorer yang menerima PKH atau bantuan sosial lain. Padahal faktanya banyak yang sangat membutuhkan,” katanya.
Sebagai solusi, Hikmah mendorong kehadiran negara melalui berbagai skema bantuan selain kenaikan gaji, seperti bantuan sosial, pendidikan anak, UMKM, serta perbaikan data kesejahteraan.
“Kalau gaji belum bisa dinaikkan, setidaknya negara membantu dari sisi lain. Itu jauh lebih realistis dan bisa segera dirasakan,” pungkasnya.
 mendapat){kind=link}