Liputanjatim.com – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur dari Fraksi PKB, Abdullah Muhdi, menyampaikan komitmennya dalam memperkuat pemberantasan narkoba penambahan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) di dua kabupaten, yakni Lamongan dan Jombang.
Menurut Muhdi, pembentukan BNN di tingkat kabupaten/kota tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sekaligus selaras dengan Asta Cita Presiden dalam memperkuat reformasi politik hukum serta pemberantasan narkoba.
Politisi dari daerah pemilihan Nganjuk–Madiun ini mengungkapkan bahwa Jawa Timur saat ini menempati peringkat kedua secara nasional dalam sebaran narkoba. Kondisi tersebut, kata dia, tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sehingga pembentukan BNN di daerah menjadi langkah strategis yang harus segera direalisasikan.
“Dan tercatat ada sekitar 18-20 kabupaten/kota yang ternyata belum memiliki, dan mempunyai keterwakilan Badan Narkotika Nasional,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Muhdi menegaskan, Komisi A DPRD Jatim akan terus menggandeng seluruh pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan narkoba. Pasalnya, bahaya narkoba tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan generasi muda sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045.
“Tentu, jika kemudian ini tidak ditanggulangi, maka sudah barang tentu generasi emas ataupun era emas 2045 dan bonus demografi yang ada di Indonesia tidak bisa kita capai,” tuturnya.
Lebih lanjut, Muhdi menyebut langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya konkret untuk menghapus stigma Jawa Timur sebagai salah satu episentrum peredaran narkoba di Indonesia.
“Komisi A berusaha mengeluarkan predikat Jawa Timur, tidak lagi menjadi penyumbang atau provinsi dengan tingkat kepemakaian dan lain sebagainya tentang narkoba tertinggi di Indonesia,” kata dia.
Sebagai langkah mitigasi, pihaknya menegaskan akan terus mendorong penguatan peran BNN, baik dari sisi pengawasan maupun pemenuhan sarana dan prasarana pendukung dalam penanggulangan narkoba.
“Ini menjadi upaya kami di Komisi A dan upaya dari kami di PKB untuk kemudian menjadi bagian penting dalam proses menjaga warga dari bahaya Narkoba,” pungkasnya.
