Liputanjatim.com – Kementerian Agama terus menggenjot upaya peningkatan kesejahteraan guru madrasah pada tahun 2026. Salah satu langkah konkretnya adalah mempercepat proses sertifikasi bagi 423.398 guru madrasah di berbagai daerah di Indonesia melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Sekretaris Jenderal Kemenag, Kamaruddin Amin, menyebut percepatan ini menjadi prioritas nasional dalam pembenahan tata kelola pendidikan Islam. Menurutnya, sertifikasi bukan hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi, tetapi juga berkorelasi langsung dengan kesejahteraan guru melalui pemberian Tunjangan Profesi Guru.
“Kemenag serius melakukan akselerasi perbaikan tata kelola dan kesejahteraan guru, seperti sertifikasi melalui PPG dan pembayaran Tunjangan Profesi Guru,” ujar Kamaruddin di Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Untuk merealisasikan target tersebut, Kemenag akan menggandeng berbagai Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) di seluruh Indonesia. Skema kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat proses kelulusan PPG sekaligus memangkas antrean panjang sertifikasi yang selama ini dihadapi para guru madrasah.
Apresiasi dari Perguruan Tinggi
Selain mempercepat sertifikasi, Kemenag juga tengah mengusulkan penyesuaian nilai Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari sebelumnya Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Usulan tersebut saat ini masih dalam tahap koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan dan Komisi VIII DPR RI untuk memastikan kesiapan dukungan anggaran.
Langkah Kemenag ini mendapat respons positif dari kalangan akademisi. Rektor UIN Sunan Ampel Surabaya, Akh. Muzakki, menilai kebijakan tersebut sebagai upaya strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan madrasah dan pembangunan sumber daya manusia secara nasional.
“Apa yang diikhtiyarkan Menteri Agama dan Sekjen di DPR yang mencoba meningkatkan kesejahteraan penting untuk kita sambut bersama,” tutur Muzakki, Senin (2/2/2026).
Muzakki menegaskan bahwa peran guru madrasah sangat penting, tidak hanya dalam meningkatkan kualitas literasi siswa, tetapi juga dalam menjaga nilai moderasi beragama. Menurutnya, dukungan kesejahteraan perlu diberikan secara merata, termasuk kepada guru madrasah di lembaga swasta.
Di sisi lain, Kemenag juga memperkuat sistem rekrutmen guru non-ASN dengan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah daerah dan yayasan penyelenggara pendidikan di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi tenaga pendidik lebih proporsional dan sesuai kebutuhan di lapangan.
Pendataan guru madrasah kini dilakukan secara terintegrasi melalui platform SIMPATIKA. Sistem digital tersebut diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memudahkan proses afirmasi, serta memastikan penyaluran tunjangan berjalan tepat sasaran dan tepat waktu.
