Liputanjatim.com – Masyarakat Jawa Timur diminta meningkatkan kewaspadaan menyusul beredarnya situs web palsu yang mengatasnamakan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur. Situs ilegal dengan tautan https://dprd-jatimprov.com tersebut mencatut identitas institusi resmi dan memuat berbagai informasi menyesatkan.
Admin resmi DPRD Jawa Timur menegaskan bahwa satu-satunya laman resmi yang dikelola secara sah adalah https://dprd.jatimprov.go.id. Pihak Sekretariat DPRD Jatim pun telah mengeluarkan edaran resmi kepada pimpinan dan seluruh anggota dewan agar mewaspadai potensi penipuan dari keberadaan situs tandingan tersebut.
Hasil pantauan menunjukkan, situs palsu itu memuat sejumlah kekeliruan fatal. Di antaranya, data APBD Jawa Timur Tahun 2025 yang ditulis secara tidak akurat, hingga sambutan beranda yang mencatut nama jabatan “Ketua DPRD Kabupaten Kota Surabaya”, sebuah posisi yang secara administratif tidak pernah ada. Foto bangunan yang ditampilkan pun bukan Gedung DPRD Jawa Timur di Jalan Indrapura, melainkan gedung lain.
Selain itu, data jajaran pimpinan dan anggota DPRD yang ditampilkan juga bersifat fiktif dan tidak sesuai dengan hasil Pemilu 2024 maupun susunan legislatif DPRD Jawa Timur saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo, menegaskan bahwa di era digital, kecepatan penyebaran informasi harus diimbangi dengan akurasi dan tanggung jawab. Ia mendesak Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera melakukan penelusuran menyeluruh.
“Harusnya Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kominfo Jatim melakukan penelusuran terhadap akun hoaks ini. Ini penting untuk mengetahui motif pembuatnya. Jika ada niat kejahatan, segera laporkan ke aparat penegak hukum,” tandas politisi senior Fraksi Golkar tersebut, Kamis (29/1/2026).
Freddy juga mengingatkan agar organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya turut meningkatkan kewaspadaan, mengingat modus serupa berpotensi menimpa instansi mana pun. Ia meminta seluruh elemen di lingkungan Pemprov Jawa Timur untuk duduk bersama memperkuat sistem keamanan digital.
“Ini penting agar informasi tidak keliru dan berpotensi merugikan masyarakat luas,” tegas pakar hukum pemerintahan tersebut.
