Liputanjatim.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo menegaskan komitmennya untuk memperkuat pemerataan pendidikan pada momentum Hari Jadi Kabupaten Sidoarjo (Harjasda) ke-167. Salah satu fokus utama yang menjadi perhatian adalah penanganan sekitar 4.000 anak di Sidoarjo yang tercatat belum mengenyam pendidikan formal.
Bupati Sidoarjo, Subandi, mengatakan bahwa peringatan Harjasda bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan menjadi momentum refleksi sekaligus penguatan arah pembangunan daerah, khususnya di sektor pendidikan.
“Masih ada kurang lebih 4.000 anak di Sidoarjo yang tidak sekolah. Ini menjadi pekerjaan rumah besar yang harus kita selesaikan bersama,” kata Subandi, Rabu (28/1/2026).
Menurut Subandi, pemerataan akses pendidikan merupakan kunci utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing. Untuk itu, Pemkab Sidoarjo tengah menyiapkan berbagai langkah konkret agar seluruh anak usia sekolah dapat memperoleh hak pendidikan yang layak.
“Pendidikan adalah fondasi masa depan Sidoarjo. Tidak boleh ada anak yang tertinggal hanya karena persoalan ekonomi, akses, atau administrasi,” tegasnya.
Ia menjelaskan, Pemkab Sidoarjo akan memperkuat sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa, hingga satuan pendidikan, guna melakukan pendataan dan pendampingan terhadap anak-anak yang belum bersekolah.
“Kami akan dorong intervensi melalui jalur pendidikan formal maupun nonformal. Yang penting anak-anak ini kembali mendapatkan hak belajarnya,” jelas Subandi.
Selain peran pemerintah, Bupati Subandi juga menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung upaya penanganan anak putus sekolah. Menurutnya, kepedulian lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar permasalahan tersebut dapat ditekan secara berkelanjutan.
“Harjasda ke-167 ini kami jadikan titik tolak memperkuat komitmen bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri, perlu dukungan semua pihak,” tambahnya.
Melalui momentum peringatan Harjasda ke-167, Pemkab Sidoarjo berharap upaya pemerataan pendidikan dapat berjalan optimal dan menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkeadilan.
