PKB Nilai Pilkada Lewat DPRD Lebih Efisien, Tapi Demokrasi Rakyat Harus Dijaga

Liputanjatim.com – Wacana mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD kembali mencuat. Salah satu alasan yang sering disorot adalah soal efisiensi anggaran dan efektivitas pelaksanaan. Namun, di sisi lain, langkah tersebut juga dinilai berpotensi mengurangi hak demokrasi rakyat dalam menentukan pemimpin secara langsung.

Legislator Jawa Timur dari PKB, Ma’mullah, menyampaikan pandangannya bahwa Pilkada langsung selama ini memberikan ruang besar bagi keterlibatan masyarakat karena rakyat merasa ikut menentukan arah kepemimpinan daerah.

“Pemilihan kepala daerah secara langsung itu pada dasarnya untuk menghargai demokrasi rakyat. Rakyat senang, ramai, dan ikut berpartisipasi karena mereka merasa terlibat langsung,” kata Ma’mullah.

Menurutnya, pelaksanaan Pilkada langsung juga membawa harapan besar bagi masyarakat, khususnya terhadap calon kepala daerah yang mereka pilih. Namun, Ma’mullah menilai realitas di lapangan menunjukkan pemilih kerap belum sepenuhnya memahami kapasitas kandidat secara mendalam.

“Sering kali rakyat tidak tahu secara detail kapasitas calon. Chemistry antara calon dan pemilih itu dibangun mendadak, biasanya hanya menjelang pemilihan,” papar legislator Jatim Dapil Banyuwangi-Bondowoso-Situbondo itu.

Kondisi tersebut, lanjut Ma’mullah, memunculkan pemikiran agar Pilkada kembali dilakukan melalui DPRD. Ia berpendapat mekanisme ini memiliki sisi positif karena kandidat yang maju dianggap telah melewati proses seleksi internal partai politik secara lebih ketat.

“Pengurus partai tentu mengetahui secara lebih persis kapasitas kandidat yang akan diterjunkan. Jadi ketika dipilih, tidak semata mengandalkan popularitas atau amunisi semata,” jelasnya.

Meski begitu, Ma’mullah menegaskan wacana tersebut tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Ia mengingatkan bahwa pemilihan melalui DPRD juga memiliki risiko besar, terutama terkait berkurangnya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses demokrasi.

Dari sisi anggaran, Ma’mullah menyebut Pilkada lewat DPRD dapat memangkas biaya dan sumber daya yang selama ini dibutuhkan dalam pemilihan langsung, mulai dari petugas TPS hingga rekapitulasi berjenjang.

“Coba dihitung berapa petugas yang dibutuhkan di TPS, berapa yang menghitung suara, mengirim hasil dari TPS sampai ke kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Dari sisi waktu dan anggaran, perbedaannya sangat signifikan,” paparnya.

Ia juga menyinggung sikap PKB yang telah menyatakan dukungan secara terbuka terhadap pelaksanaan Pilkada tidak langsung. Namun, ia menekankan bahwa pandangannya disampaikan secara objektif dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem.

“Saya tidak berpihak. Saya berbicara apa adanya. Dari sisi anggaran dan efektivitas, kemungkinan memang masih lebih efisien jika melalui DPRD,” pungkasnya.