Liputanjatim.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan dukungannya terhadap rencana Presiden RI Prabowo Subianto membangun 10 kampus kedokteran baru. Menurutnya, inisiatif ini penting untuk memperkuat sistem kesehatan nasional dan menjawab kekurangan tenaga medis di seluruh Indonesia.
Ia menekankan bahwa pembangunan kampus kedokteran harus dipandang sebagai kebijakan jangka panjang, bukan sekadar proyek fisik semata.
“Kami mendukung penuh rencana Presiden Prabowo membangun 10 kampus kedokteran. Namun prinsipnya harus jelas, pendidikan dokter harus terbuka untuk siapa pun, bukan hanya bagi mereka yang mampu secara ekonomi,” ujar Ninik, sapaan akrabnya, Rabu (21/1/2026).
Ia menyoroti salah satu kendala utama pendidikan kedokteran, yakni biaya kuliah yang sangat tinggi. Hal ini menurut Ninik menutup akses bagi banyak anak bangsa yang memiliki kapasitas akademik memadai.
“Jangan sampai kampus kedokteran baru justru mengulang persoalan lama. Biaya mahal adalah tembok penghalang utama, dan negara harus hadir untuk merobohkannya,” tegasnya.
Baca juga: Anggaran Riset Naik Jadi Rp12 Triliun, DPR Ingatkan Fokus Perkuat Ketahanan Kesehatan
Selain itu, Ninik juga menekankan pentingnya kualitas pengajar, tenaga klinis, dan sistem pendidikan yang standar serta berorientasi pada pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kuantitas tidak boleh mengorbankan kualitas. Pengajar harus unggul, kurikulum harus relevan, dan lulusan harus benar-benar siap melayani rakyat, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan kampus baru tidak boleh mengabaikan fakultas kedokteran yang sudah ada.
“Jangan sampai semangat membangun yang baru membuat kita lupa memperkuat yang lama. Banyak fakultas kedokteran eksisting yang masih menghadapi keterbatasan sarana, SDM, dan dukungan anggaran,” kata Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa itu.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR, Ninik menegaskan Komisi IX akan mendorong agar kebijakan ini berjalan adil, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan publik.
“Ini momentum untuk melakukan koreksi sistemik. Pendidikan dokter harus menjadi instrumen keadilan sosial, bukan simbol prestise. Kalau negara serius membangun kesehatan nasional, maka keberpihakan pada akses dan kualitas adalah kuncinya,” pungkasnya.
Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa pembangunan 10 universitas kedokteran berstandar internasional ini ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan dokter di Indonesia yang masih kurang sekitar 140.000 orang.
“Kami hanya menghasilkan sekitar 9.000 dokter setiap tahunnya. Jadi, entah berapa tahun lagi, dan pada saat kami mencapai 140.000 dokter, semakin banyak dokter yang akan pensiun. Jadi, ini adalah sesuatu yang harus kami lakukan dengan rencana strategis,” ujar Prabowo, dikutip dari laman Sekretariat Presiden, Rabu (21/1/2026).
