Liputanjatim.com – Anggota DPRD Jawa Timur dari dapil Madura, Nur Faizin, menyoroti kasus penyebaran campak di Kabupaten Sumenep yang sudah masuk kategori mengkhawatirkan. Menurutnya, ribuan suspek campak yang ditemukan menunjukkan adanya kelalaian pemerintah dalam melakukan pencegahan sejak dini.
Berdasarkan data per 21 Agustus 2024, jumlah suspek campak di Sumenep mencapai 2.035 kasus dengan korban meninggal sebanyak 17 orang. Kasus tersebut tersebar di 26 kecamatan dan telah menyentuh hampir seluruh wilayah di kabupaten tersebut.
“Sebaran campak hingga ribuan suspek ini bukti ada kelalaian pemerintah. Tidak seharusnya KLB terjadi jika dari awal pemerintah waspada dan serius memperhatikan potensi penyakit menular ini,” tegas Nur Faizin, Sabtu (23/8/2024).
Ia menilai lambannya langkah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam menangani kasus ini menjadi salah satu penyebab meledaknya jumlah kasus. Menurutnya, seharusnya pemerintah provinsi cepat menggerakkan tim kesehatan untuk melakukan mitigasi begitu ditemukan peningkatan kasus awal.
Politisi asal Madura itu juga mengingatkan pentingnya penguatan program vaksinasi campak, terutama di daerah pedesaan yang tingkat kesadaran masyarakatnya masih rendah. “Jika sejak awal vaksinasi masif dilakukan, sebaran penyakit ini bisa ditekan. Sekarang justru masyarakat menjadi korban dari kurangnya kewaspadaan,” ujarnya.
Nur Faizin menambahkan, kasus ini menjadi pelajaran serius bagi Pemprov Jatim agar tidak meremehkan penyakit menular. Ia meminta agar dinas kesehatan segera melakukan tindakan darurat berupa vaksinasi, penyuluhan, serta peningkatan pelayanan kesehatan di tingkat Puskesmas.
Selain itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan rumah sakit dalam memantau dan melaporkan setiap perkembangan kesehatan masyarakat. “Rumah sakit tidak boleh pasif. Setiap perkembangan kasus, sekecil apapun, harus dilaporkan secara berkala agar pemerintah bisa segera mengambil langkah cepat,” tegasnya.
“Korban jiwa sudah ada. Artinya, ini bukan lagi sekadar angka kasus, tapi bencana kesehatan yang menimpa masyarakat. Pemerintah harus hadir dengan langkah konkret, bukan hanya retorika,” pungkas Nur Faizin.
