Liputanjatim.com-Rencana peluncuran operasional kapal cepat rute Banyuwangi–Denpasar yang sebelumnya dijadwalkan pada pertengahan Juni 2025 resmi ditunda. Penundaan ini menuai perhatian dari DPRD Jawa Timur, khususnya Komisi D yang membidangi infrastruktur dan transportasi.
Anggota Komisi D DPRD Jatim, Yoyok Mulyadi, mengungkapkan bahwa penundaan ini terjadi akibat kurangnya koordinasi antara pihak pengelola kapal dengan Pemerintah Kota Denpasar.
“Penundaan ini seharusnya tidak perlu terjadi bila sejak awal ada komunikasi yang intens dan terstruktur antara penyelenggara dengan semua pihak terkait, termasuk Pemkot Denpasar,” ujar Yoyok, Rabu (11/6).
Menurut Yoyok, proyek transportasi laut ini seharusnya menjadi salah satu solusi konektivitas antardaerah, terutama untuk mendukung sektor pariwisata dan mobilitas masyarakat di wilayah timur Jawa dan Bali. Namun, lemahnya koordinasi justru menjadi hambatan dalam realisasinya.
“Kami sangat menyayangkan. Ini adalah proyek strategis yang ditunggu masyarakat. Kami akan mendorong agar koordinasi lintas wilayah diperbaiki, termasuk dengan Pemprov Bali,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, Komisi D DPRD Jatim, kata Yoyok, akan segera menggelar pertemuan langsung di Banyuwangi. Pertemuan ini bertujuan untuk mengurai permasalahan dan mempercepat realisasi operasional kapal cepat tersebut.
“Kami bersama Dishub Jatim akan turun langsung ke Banyuwangi dalam waktu dekat untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan termasuk dengan pihak Kota Denpasar. Masalah ini harus segera diselesaikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yoyok menyebut pihaknya menargetkan agar peluncuran kapal cepat tetap bisa dilakukan dalam bulan ini. “Kami berharap pada tanggal 25 Juni mendatang kapal cepat ini sudah bisa launching dan beroperasi,” pungkasnya.
