Liputanjatim.com – Seluruh anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur kompak mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Bank Jatim.

Sebanyak 27 anggota fraksi menandatangani usulan tersebut dan menyerahkannya langsung kepada pimpinan DPRD Jatim dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin (19/5/2025).

Dalam keterangan resminya, Fraksi PKB menyampaikan bahwa pembentukan Pansus tidak semata-mata untuk menelusuri kasus kredit fiktif yang terjadi di Kantor Cabang Jakarta, melainkan bertujuan lebih luas, yakni sebagai langkah perbaikan menyeluruh terhadap kinerja Bank Jatim sebagai lembaga keuangan milik daerah.

“Persoalan yang terjadi di Jakarta menjadi pintu pembuka. Dari sekian banyak Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang disumbangkan oleh Bank Jatim, ternyata masih terdapat berbagai kendala. Jika permasalahan ini bisa diurai, kontribusi PAD dan dividen dari Bank Jatim bisa jauh lebih optimal,” ujar anggota Fraksi PKB DPRD Jatim, Multazamudz Dzikri.

Multazam menambahkan, permasalahan di tubuh Bank Jatim tergolong kompleks. Karena itu, pembentukan Pansus menjadi langkah penting untuk mengurai dugaan berbagai penyimpangan yang selama ini terjadi.

Salah satu sorotan utama adalah penetapan target bulanan bagi Account Officer (AO) yang dinilai tidak realistis, yakni sebesar Rp2,5 miliar per bulan. Target yang terlalu tinggi ini dinilai membuka celah terjadinya kredit fiktif, lantaran tingginya tekanan pencapaian bisa mendorong AO mengambil jalan pintas.

“Ini perlu menjadi perhatian serius. Pansus diharapkan mampu mengungkap dan menyelesaikan seluruh persoalan di Bank Jatim, tidak hanya yang terjadi di Jakarta,” lanjutnya.

Senada dengan itu, anggota Fraksi PKB lainnya, Nur Faizin, juga menyoroti tekanan internal yang dialami pegawai Bank Jatim. Ia mengungkapkan bahwa whistleblower yang melaporkan kasus kredit fiktif justru mengalami mutasi sebagai bentuk tekanan.

“Kami mendapat informasi bahwa whistleblower tersebut saat ini justru mendapat perlakuan tidak adil, dipindah ke Surabaya. Ini menandakan bahwa kondisi di Bank Jatim tidak sedang baik-baik saja. Oleh karena itu, keberadaan Pansus menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Fraksi PKB, Hikmah Bafaqih, menegaskan pihaknya akan terus mendorong pembentukan Pansus Bank Jatim sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan. Ia menilai, evaluasi menyeluruh terhadap Bank Jatim sangat dibutuhkan demi mewujudkan kinerja yang lebih transparan dan profesional.

“Kami berkomitmen untuk menegakkan fungsi pengawasan. Ini merupakan tanggung jawab kami dalam memastikan agar Bank Jatim dapat beroperasi sesuai harapan publik,” pungkasnya.