Liputanjatim.com – Kasus dugaan kredit fiktif yang menimpa Bank Jatim masih belum menemukan titik terang. Upaya DPRD Jawa Timur untuk mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab masih menemui jalan buntu setelah Bank Jatim kembali mangkir dari rapat dengar pendapat yang dijadwalkan Komisi C.
Anggota Komisi C DPRD Jatim, Ahmat Athoillah, menyayangkan sikap tersebut dan menyebut ketidakhadiran Bank Jatim sebagai tanda tidak kooperatif dalam penyelesaian masalah.
“Belum ada angin positif terhadap perkembangan kasus kredit fiktif Bank Jatim, malah terkesan semakin keruh atau sengaja dilakukan pembiaran,” kata politisi PKB yang akrab disapa Gus Atho’, Kamis (8/5/2025).
Menurutnya, rapat dengar pendapat yang dijadwalkan pada hari ini seharusnya menghadirkan jajaran komisaris, direksi, dan panitia seleksi (pansel) Bank Jatim. Namun, seluruh pihak yang diundang absen tanpa memberikan alasan yang jelas, meskipun undangan resmi telah dilayangkan sebelumnya.
“Ini salah satu bukti kalau mereka tidak kooperatif. Padahal, surat resmi sudah dilayangkan,” ujarnya.
Gus Atho’ menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ketidakhadiran jajaran Bank Jatim dinilainya sebagai bentuk minimnya komitmen dalam menyikapi persoalan serius yang menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan milik daerah.
“Permasalahan ini merupakan masalah besar yang seharusnya tidak boleh dikesampingkan. Harus ada solusi agar tidak berkepanjangan. Kok tidak ada itikad baik dari jajaran direksi untuk menyelesaikan permasalahan ini?” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Atho’ mengungkapkan bahwa sejumlah anggota DPRD mencurigai bahwa skandal kredit fiktif ini bukan semata akibat kelalaian, melainkan sudah terstruktur sejak awal, bahkan sejak proses pemilihan direksi melalui panitia seleksi.
“Hari ini panitia seleksi sedang menjalankan tugasnya. Personelnya masih sama dengan periode sebelumnya. Kalau sebelumnya pansel melahirkan pimpinan yang model begini, kenapa masih dipakai?” kata dia.
Anggota Komisi C, lanjutnya, sepakat untuk mendorong perbaikan manajemen Bank Jatim demi mengembalikan kepercayaan masyarakat. Ia menegaskan bahwa DPRD kerap mendapat tekanan dari konstituen di daerah pemilihan terkait skandal ini.
“Kami di DPRD yang hampir setiap hari bertemu masyarakat di Dapil, sudah sulit memberikan jawaban ketika ditanya tentang hal tersebut,” katanya.
Gus Atho’ berharap langkah DPRD ini juga mendapat dukungan dari pihak eksekutif. Ia menyebut pentingnya kekompakan antara legislatif dan eksekutif untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap Bank Jatim.
“Jika ada niatan baik dari eksekutif untuk perbaikan Bank Jatim, kami juga akan mensosialisasikan kepada masyarakat agar tetap percaya dengan Bank Jatim. Tapi jika tidak, terpaksa kami akan bentuk Tim Pansus DPRD Jawa Timur,” pungkasnya.
