JAKARTA, Liputanjatim.com – Khofifah Indar Parawansa memastikan diri maju ke Pilgub Jatim 2018 dengan diusung NasDem, Partai Demokrat (PD), dan Golkar. Sebagai salah satu partai pendukung, Golkar meminta Khofifah menanggalkan jabatannya sebagai Mensos.
“Kalau ditanya apakah harus mundur atau tidak, saya kira etikanya harus mundur karena meninggalkan pekerjaan selama berbulan-bulan kemudian berkonsentrasi untuk melakukan kampanye, sosialisasi dan berbagai hal dalam rangka pencalonan,” ujar Ketua DPP Golkar Zainuddin Amali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2017). “Makanya, memang sudah selayaknya posisi di kabinetnya ditinggalkan,” imbuh dia.
Menurut Amali, ada konsekuensi yang mesti diambil Khofifah jika hendak maju Pilgub Jatim. Konsekuensi itu salah satunya harus melepas jabatan sebagai Mensos.
Dilanjutkan Amali, seorang calon kepala daerah harus total jika memang punya niatan memimpin suatu daerah, termasuk bagi Khofifah. Amali mengatakan, secara aturan memang tidak ada keharusan Khofifah mundur dari Kabinet Kerja Jokowi karena maju Pilgub Jatim, namun dari sisi kepantasan, Khofifah seharusnya segera melepas jabatannya.
“Tetapi kepantasannya karena menteri itu kan pembantu presiden. Berkenan tidak yang dibantu ini kita meninggalkan tugas dan pekerjaan dengan jangka waktu cukup panjang? Saya kira Pak Presiden ada pertimbangannya,” jelas Ketua Komisi II DPR ini.
Khofifah Indar Parawansa berpasangan dengan Bupati Trenggalek Emil Dardak di Pilgub Jatim 2018. Khofifah sendiri telah menyurati Jokowi terkait niatannya maju Pilgub Jatim. Siang ini, ia menemui Jokowi di Istana Negara, Jakpus.
