Liputanjatim.com – Isu mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mencuat ke permukaan. Usulan ini santer disinggung mengingat pemerintah menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah kondisi fiskal yang ketat.

“Saya setuju dan mendukung penuh untuk pilgub dan pilkada digelar di DPRD,” ujar anggota komisi A DPRD Jawa Timur Sumarjono saat dikonfirmasi, Kamis 15 Mei 2025.

Politisi Gerindra ini lalu menjelaskan salah satu alasan utama yang dikemukakan Pilkada dipilih DPRD adalah beban anggaran yang besar dalam pelaksanaan Pilkada langsung. Ia menilai selama ini setiap gelaran Pilkada biaya yang dikeluarkan sangat besar sehingga butuh alternatif yang lebih efisien.

“Pilgub Jawa Timur 2024 kemarin telan anggaran Rp 845 Milyar sehingga sangat mahal sekali. Lebih baik digelar di DPRD untuk efisiensi anggaran,” tuturnya.

Sumarjono menegaskan bahwa meskipun mekanisme pemilihan diusulkan kembali ke DPRD, semangat demokrasi tetap harus dijaga. “Tentunya ada mekanisme yang perlu diatur sehingga benar-benar menerapkan demokrasi. Sekali lagi ini demi sebuah efisiensi anggaran,” jelasnya.

Namun ia juga mengakui, jika Pilkada digelar oleh DPRD, partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi akan berkurang, dan potensi praktik politik transaksional menjadi lebih besar. Meski begitu, ia menilai hal tersebut masih bisa diantisipasi.

“Kalau Pilkada di DPRD, tentunya akan ada efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, dan peningkatan efektivitas pemerintahan. Ini yang utama,” pungkasnya.