Liputanjatim – Kementerian Pekerjaan Umum memulai proyek pembangunan Sekolah Rakyat tahap I di 63 titik yang tersebar di 24 provinsi yang ditargetkan rampung pertengahan bulan Juli 2025. Salah satu lokasi proyek pembangunan Sekolah Rakyat tahap I berada di Tlogowaru, Malang, Jawa Timur.
Selain itu, persiapan pelaksanaan Sekolah Rakyat terus berlanjut, yakni terkait proses seleksi guru Sekolah Rakyat.
Direktur Jenderal (Dirjen) Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Nunuk Suryani, mengatakan pengajar di sekolah ini akan melibatkan guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
“Dan guru yang disiapkan sudah kita bicarakan prosesnya dan nanti kolaborasi,” kata Nunuk dalam acara dialog bersama Forum Wartawan Pendidikan (Fortadik) di Gedung D Kemendikdasmen, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta pada Rabu (4/6/2025).
Nunuk menjelaskan guru-guru yang diseleksi adalah mereka yang telah memiliki Sertifikat Pendidikan (Serdik).”Jadi dari kandidat kami yang sudah berserdik itu kita akan siapkan 3 kali lipat jumlahnya untuk diseleksi oleh Kemensos,” ungkap Nunuk.
“Jadi yang diutamakan adalah mereka yang lulusan PPG, karena ternyata lokasi-lokasi sekolah rakyat itu adalah daerah yang tidak memiliki guru,” tambah Nunuk.
Mengenai formasi, ujar Nunuk, pembukaan formasi akan dilakukan KemenpanRB berdasarkan usulan Kemensos. Lalu KemenpanRB akan membentuk panitia perekrutan yang di mana ada pihak Kemendikdasmen.
“Nah untuk saat ini sekolah yang akan pergi adalah 100 lokasi sekolah, dengan jumlah kedua guru diperkirakan mencapai 1.514 guru,” kata Nunuk.
Nunuk menjelaskan mengapa guru yang dilibatkan adalah fresh graduate karena faktor kesiapan mengajar dan menetap di asrama. Adapun guru senior yang telah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mungkin dilibatkan karena Indonesia sendiri masih kekurangan 700.000 guru.
“Karena mereka akan tinggal, akan dites kemampuannya, dites kemampuan bahasa Inggris, dites karakter, mereka harus tinggal di asrama, pendampingan anak lagi,” kata Dirjen GTK.
Sekolah Rakyat ini akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Siswa yang bersekolah adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah siswa di setiap sekolahnya diperkirakan 1.000 orang. Persebaran sekolah ada di 100 titik seluruh Indonesia.
“Karena mereka akan tinggal, akan dites kemampuannya, dites kemampuan bahasa Inggris, dites karakter, mereka harus tinggal di asrama, pendampingan anak lagi,” kata Dirjen GTK.
Sekolah Rakyat ini akan mulai beroperasi pada Juli 2025. Siswa yang bersekolah adalah mereka yang berasal dari keluarga miskin dan miskin ekstrem yang masuk desil 1 Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Jumlah siswa di setiap sekolahnya diperkirakan 1.000 orang. Persebaran sekolah ada di 100 titik seluruh Indonesia.
Adapun proses seleksi calon siswa dilakukan melalui verifikasi langsung oleh pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) atau petugas Sentra Kementerian Sosial. Seleksi dilakukan dengan mensurvei langsung tempat tinggal siswa dan lewat asesmen.
Konsep Sekolah Rakyat adalah berasrama. Sehingga guru-guru juga harus siap tinggal di sekolah untuk mendampingi siswanya.
