Liputanjatim.com – Persoalan sengketa lahan antara warga dan PTPN di kawasan Ijen kembali menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, menegaskan bahwa penyelesaian terbaik dari konflik tersebut adalah dengan membuka peluang pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU) untuk tanaman hortikultura rakyat.

Menurut Nasim, masyarakat Ijen selama ini sudah lama menggantungkan hidup dari hasil pertanian hortikultura di atas lahan HGU PTPN, meskipun secara hukum belum memiliki dasar legal. Karena itu, Nasim mendorong untuk segera melegalkan aktivitas tersebut melalui usulan resmi Forkopimda Bondowoso kepada pemerintah pusat.

“Realitas di lapangan menunjukkan bahwa hortikultura sudah menjadi sumber penghidupan utama warga. Karena itu, Forkopimda akan mengajukan usulan kepada pemerintah pusat agar aktivitas ini dilegalkan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, langkah tersebut sejalan dengan semangat Perpres Nomor 5 Tahun 2025 tentang penertiban kawasan hutan dan perkebunan. Pemerintah, kata Nasim, berupaya menyeimbangkan antara penegakan aturan dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

“Kami ingin penyelesaiannya berkeadilan, tidak hanya menertibkan, tapi juga memberi ruang hidup bagi masyarakat,” tegasnya.

Baca Juga: Arzeti Dukung Penghapusan Tunggakan BPJS bagi Warga Rentan

Forkopimda Bondowoso sendiri tengah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan, termasuk meninjau lokasi di Kampus Baru dan Kampung Malang, Kecamatan Ijen, untuk memastikan kelayakan lahan pengganti bagi petani yang terdampak penertiban.

“Lahan pengganti nanti akan disesuaikan dengan luas sebelumnya agar hak petani tidak berkurang,” tambah Nasim.

Namun demikian, Nasim juga mengingatkan agar kebijakan legalisasi hortikultura tidak melupakan aspek kelestarian alam. Aktivitas pertanian harus memperhatikan daya dukung lingkungan agar kawasan Ijen tetap aman dari ancaman bencana.

“Kita ingin produktivitas jalan, tapi alam juga tetap lestari,” ujarnya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan Forkopimda Bondowoso yang telah bersikap bijak dalam menangani konflik lahan ini. Melalui komunikasi yang baik antara petani, pemerintah, dan pihak perusahaan, Nasim optimistis solusi yang adil dapat segera terwujud.

“Kalau usulan ini disetujui, Ijen bisa menjadi percontohan nasional. Bahwa kawasan HGU bukan hanya untuk perkebunan besar, tapi juga bisa menampung kegiatan hortikultura rakyat yang produktif dan ramah lingkungan,” pungkasnya.