Wacana War Ticket Haji Mengemuka, Cak Imin dan Akademisi Angkat Suara

Liputanjatim.com – Wacana penerapan sistem “war ticket” dalam penyelenggaraan ibadah haji bermula dari upaya pemerintah mencari solusi atas panjangnya antrean haji di Indonesia yang terus meningkat.

Gagasan ini pertama kali disampaikan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Konsolidasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 1447 H/2026 M di Asrama Haji Tangerang, Rabu (8/4/2026).

Dalam kesempatan itu, Irfan menyoroti masa tunggu haji yang kini bisa mencapai puluhan tahun akibat tingginya jumlah pendaftar yang tidak sebanding dengan kuota. Ia juga menyinggung bahwa sebelum pengelolaan dana haji dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), antrean panjang belum menjadi persoalan utama.

Sebagai alternatif, pemerintah mulai mengkaji kemungkinan sistem baru, salah satunya skema “war ticket”, yakni mekanisme di mana calon jemaah yang cepat mendapatkan tiket sesuai kuota dapat langsung berangkat tanpa antre panjang. Namun, wacana ini masih dalam tahap kajian dan belum menjadi kebijakan resmi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa skema tersebut belum efektif untuk diterapkan saat ini. Menurutnya, sistem antrean yang sudah berjalan lama harus tetap dihormati karena telah diikuti oleh jutaan calon jemaah.

“Saya belum melihat itu efektif ya, karena sistem antrean itu benar-benar sudah berjalan dan sudah lama orang mengantre,” ujar Cak Imin.

Ia juga mengingatkan agar pemerintah tidak mengabaikan nasib calon jemaah yang sudah mendekati waktu keberangkatan setelah menunggu bertahun-tahun.

“Yang sudah antre tinggal lima tahun, kasihan. Yang sudah tinggal dua tahun bagaimana nasibnya,” tambahnya.

Cak Imin menilai, wacana tersebut masih terlalu dini dan baru bisa dipertimbangkan jika persoalan antrean haji telah terselesaikan secara menyeluruh.

Sementara itu, dari kalangan akademisi, Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ridho Al-Hamdi, mengingatkan bahwa skema “war ticket” berpotensi menimbulkan diskriminasi jika tidak dirancang secara matang.

Menurutnya, sistem yang berbasis kecepatan akses digital dapat merugikan kelompok lansia serta masyarakat di daerah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi.

“Kebijakan ini perlu dirancang dengan baik agar tepat sasaran, tidak diskriminatif, serta mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul,” ujarnya pada Selasa (14/04/2026).

Meski demikian, Ridho memahami bahwa wacana tersebut lahir dari kebutuhan untuk mempersingkat antrean haji yang selama ini menjadi persoalan serius di Indonesia.

Ia pun mendorong pemerintah agar melakukan kajian komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.

Dengan demikian, wacana “war ticket” haji masih berada pada tahap pembahasan. Di satu sisi, ia menawarkan solusi percepatan antrean, namun di sisi lain memunculkan kekhawatiran terkait keadilan dan akses bagi seluruh calon jemaah.