Surabaya Kekurangan Tenaga Pendidik, DPRD Desak Pemkot Konsultasi dengan Pemerintah Pusat
Liputanjatim.com – Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, mengungkapkan pihaknya mencari solusi atas kekurangan tenaga pendidik, mulai dari jenjang SD hingga SMP.
Sebelumnya, Ajeng telah menggelar rapat koordinasi bersama Forum Koordinasi Profesi Guru (PPG) Prajabatan Kota Surabaya.
“Komisi D tadi menerima audiensi dari forum PPG, dan kita sepakat bahwa Surabaya memang kekurangan guru. Baik di SD, SMP negeri, bahkan guru pendamping khusus juga masih kurang,” ujar Ajeng, Rabu (12/11/2025).
Legislator Gerindra itu menegaskan, kekurangan guru tersebut sebenarnya Pemerintah Kota Surabaya bisa mengusahakan. Namun, upaya itu terbentur oleh regulasi yang telah pemerintah pusat tetapkan.
“Tapi karena sistem dari pusat belum memperbolehkan, padahal secara anggaran kita cukup. Setiap tahun kita juga sudah mengajukan penambahan kuota pemenuhan guru, tapi belum disetujui,” jelasnya.
Selain kekurangan tenaga pendidik, Ajeng menyoroti persoalan lain di bidang pendidikan, seperti masih adanya guru yang belum tuntas mengabdi atau memiliki ijazah yang tidak linear.
“Forum PPG ini sebenarnya wadah bagi para fresh graduate. Sementara di lingkungan SD dan SMP masih banyak guru yang belum tuntas masa pengabdiannya, meski latar belakang pendidikannya tidak selalu linear,” paparnya.
Untuk itu, Ajeng meminta Dinas Pendidikan Surabaya segera melakukan konsultasi ke pemerintah pusat guna mencari solusi konkret
“Pemkot Surabaya sebenarnya mampu membiayai pemenuhan kebutuhan guru karena APBD kita tergolong besar. Kami akan terus mendorong Dinas Pendidikan agar berkonsultasi dengan kementerian terkait agar ada jalan keluar,” tegas Ajeng.
Berdasarkan data yang ia miliki, kekurangan guru di Surabaya mencapai sekitar 1.500 orang, sementara terdapat sekitar 800 peserta PPG prajabatan yang siap ditempatkan.
“Informasinya, SD dan SMP masih kekurangan sekitar 1.500 guru. Padahal ada 800 calon guru yang siap mengajar. Harapannya, peraturan dari pemerintah pusat bisa lebih fleksibel agar tidak ada sekolah di Surabaya yang kekurangan tenaga pendidik,” pungkasnya.
