Liputanjatim.com – Anggota Fraksi PKB DPRD Jawa Timur Masduki menjalankan agenda serap aspirasi di Kecamatan Jetis Mojokerto, Minggu (13/9/2020). Dalam kesempatan tersebut, Masduki banyak mendapatkan keluh kesah dari masyarakat yang hadir, mulai dari masalah perrtanian hingga soal kesejahteraan para guru MI, MTs dan MA.

Pertanian masih menjadi masalah klasik yang hingga hari ini menjadi momok masyarakat petani. Kelangkaan pupuk, wabah hama tananam dan harga hasil panen yang kerap anjok saat musim panen tiba. Permasalah tersebut perlu mendapatkan intervensi dari pemerintah pusat dan daerah. “Masalah klasik selalu menerpa masyarakat petani. Mereka membutuhkan intervensi kebijakan pro kepada mereka. Aspirasi yang tersampaikan akan kita perjuangkan saat rapat dewan,” ungkap Masduki.

Selain itu, masalah kesejahteraan guru swasta khususnya guru MI, MTs dan MA tak kalah penting untuk dipikirkan bersama. Tingginya kesenjangan guru naungan Kemenag dan guru yang bernaung di bawah Dinas pendidikan menjadi masalah karena perbedaan perlakuan dari pemerintah,  yaitu soal bantuan kesejahteraan untuk guru MI, MTs dan MA sangat minum jika dibandingkan dengan guru di bawah naungan dinas.

Padahal kehadiran guru tersebut tak kalah penting bagi masyarakat, selain memberikan pendidikan berupa kognisi untuk anak, juga memberikan pendidikan karakter untuk tumbuh kembangnya anak dengan pendekatan agama.

Baca Juga: Ketua Fraksi PKB Jatim Serap Aspirasi Warga Bojonegoro dan Santuni Yatim Piatu

Dalam aspirasi masyarakat, Permasalah pendidikan lainnya adalah masih adanya modus-modus penarikan iuaran tingkat SMA oleh beberapa sekolah. Wali murid yang hadir dalam reses itu menyampaikan langsung kepada Masduki untuk mendapatkan perhatian dan kebijakan dari Pemprov Jatim.  “Itu juga dikeluhkan oleh masyarakat kita, bahwa masih ada penarikan iuran dengan modus-modus tertentu. Sebab itu wali murid meminta pemprov untuk memberikan perhatian berupa sekolah gratis dan bebas iuran apapun,” sambungnya.

Masalah lain yang tersampaikan saat serap aspirasi adalah soal bantuan covid-19. Masyarakat meminta agar pemerintah untuk melakukan data ulang penerima bantuan covid-19, hal itu karena banyak bantuan yang terdistribusikan tidak tepat sasaran dalam pemulihan ekonomi masyarakat.

“Masyarakat meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat (pokmas), bantuan itu lebih efektif dalam memulihkan kondisi ekonomi pasca covid-19,” katanya.