Liputanjatim.com – Menjelang peluncuran program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan pada 14 Juli mendatang, Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Arzeti Bilbina, menyampaikan dukungannya sekaligus meminta pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program ini sebagai solusi nyata untuk mengatasi persoalan anak tidak sekolah di Indonesia.
“Komisi IX DPR mendukung penuh pelaksanaan Sekolah Rakyat. Ini adalah terobosan Presiden Prabowo yang patut diapresiasi karena memberikan akses pendidikan kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Pendidikan adalah jalan utama mengentaskan kemiskinan, dan Sekolah Rakyat adalah jembatannya,” ujar Arzeti, Rabu (9/7/2025).
Dalam keterangannya, Arzeti juga menyoroti data yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM), Muhaimin Iskandar, yang mencatat sebanyak 422.616 anak dari keluarga miskin ekstrem di desil 1 tercatat tidak bersekolah atau putus sekolah. Jumlah ini merupakan bagian dari total 5,36 juta anak usia sekolah dari kelompok termiskin yang sebenarnya berhak mendapatkan pendidikan yang layak.
“Ini bukan sekadar angka. Di balik itu ada masa depan anak-anak bangsa yang terancam. Karena itu, kami mendorong pemerintah agar Sekolah Rakyat dijalankan dengan serius dan merata agar tak ada lagi anak Indonesia yang kehilangan hak atas pendidikan,” tegas Arzeti.
Program Sekolah Rakyat sendiri dirancang dengan konsep boarding school gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem. Peserta didik akan mendapatkan fasilitas yang lengkap, mulai dari kebutuhan dasar seperti makanan bergizi, asrama, hingga layanan pendidikan berkualitas yang juga menekankan pada pembentukan karakter, wawasan kebangsaan, dan keterampilan hidup.
“Tahun ini ditargetkan 100 Sekolah Rakyat beroperasi, dengan 63 sekolah akan diresmikan pertengahan Juli dan sisanya awal Agustus. Sebanyak 9.755 siswa telah terdaftar berdasarkan Data Terpadu Sejahtera Ekstrem Nasional (DTSEN) dan hasil verifikasi dinas sosial daerah,” jelasnya.
Tak hanya itu, Arzeti menambahkan pentingnya peran pengawasan dari kementerian terkait, terutama Kementerian Sosial, untuk memastikan program Sekolah Rakyat berjalan sesuai visi dan misi Presiden Prabowo. Menurutnya, pendidikan yang diberikan juga harus diarahkan agar mampu membentuk karakter dan membekali siswa dengan keterampilan yang relevan menghadapi masa depan.
“Pastikan program ini dijalankan sesuai amanah. Semua pihak, baik pusat maupun daerah, harus terlibat dan berkomitmen untuk menyukseskan Sekolah Rakyat. Ini adalah investasi masa depan bangsa,” tutup Arzeti.
