Liputanjatim.com – Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek memanggil Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam rangka evaluasi terhadap proses pemulihan pascabencana yang terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu hal yang menjadi pembahasan adalah percepatan pembangunan infrastruktur dan relokasi warga terdampak.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Trenggalek, Sukarodin, menyebut pemulihan yang dilakukan BPBD sudah menunjukkan kemajuan. Namun, masih ada beberapa catatan penting yang perlu menjadi perhatian bersama, terutama terkait keberadaan jembatan darurat atau jembatan bailey.
“Alhamdulillah progresnya cukup baik. Namun ada beberapa hal yang harus diseriusi. Salah satunya soal jembatan Bailey yang ada di Dung Buceng,” ucapnya, Jumat (13/6/2025).
Lebih lanjut, Politisi PKB ini menyebut ada lima jembatan yang diusulkan untuk mendapat bantuan jembatan bailey dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur, termasuk Jembatan Dawuhan.
“Intinya Pemkab mengusulkan 5 jembatan Bailey ke Pemprov Jatim. Sekarang masih ada tiga, jadi kurang dua,” ungkapnya.
Di samping persoalan jembatan, Sukarodin juga menekankan pentingnya penyelesaian relokasi bagi warga yang tinggal di wilayah rawan bencana. Di Desa Ngrandu, Kecamatan Suruh, terdapat puluhan kepala keluarga yang terdampak dan telah mendapat perhatian pemerintah.
“Untuk Desa Ngrandu Kecamatan Suruh ada 38 KK. Dimana yang yang 26 KK difasilitasi oleh Pemkab. Sedangkan yang lain mandiri. Artinya sudah memiliki lahan sendiri untuk relokasi,” ujarnya.
Sementara di Desa Depok, Kecamatan Bendungan, relokasi belum bisa dilaksanakan sepenuhnya karena masih menunggu kajian dari pihak terkait.
“Kemudian yang ada di Desa Depok, Kecamatan Bendungan ada 71 KK dan masih menunggu rekomendasi dari Badan Geologi. Dari seluruh relokasi ini tentu harus berada di titik aman, jangan sampai menimbulkan masalah baru.” katanya.
Meski demikian, menurut Sukarodin, secara umum penanganan pascabencana di Trenggalek berjalan cukup baik.
“Sedangkan yang lain relatif berjalan dengan baik,” lanjutnya.
Terkait kendala anggaran, DPRD memahami bahwa keterbatasan dana daerah menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan bencana. Oleh karena itu, komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pusat menjadi hal yang sangat penting.
“Keterbatasan anggaran terkait dengan Belanja Tidak Terduga (BTT) tentu kita harus pandai-pandai berkomunikasi dengan Pemprov Jatim dan tingkat pusat,” jelasnya.
Upaya koordinasi tersebut membuahkan hasil. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, telah mengunjungi Trenggalek, sebagai bentuk perhatian atas kondisi yang dihadapi daerah.
“Ternyata sudah membuahkan hasil. Bu Gubernur Khofifah berkesempatan hadir di Trenggalek. Maknanya eksekutif sadar diri jika ada keterbatasan anggaran,” pungkasnya.
Tak hanya itu, pihak BPBD Provinsi Jawa Timur juga turut meninjau langsung lokasi-lokasi terdampak, terutama yang terkena banjir.
 dalam rangka evaluasi terhadap proses pemulihan pasc){kind=link}