Liputanjatim.com – Rapat Paripurna DPRD Jawa Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2025 berlangsung penuh warna, Senin (8/9/2025).
Harapan besar disematkan agar penggunaan anggaran oleh Pemprov Jatim benar-benar mampu menjawab persoalan nyata masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, kebutuhan infrastruktur, hingga layanan dasar publik.
Suasana paripurna yang digelar di Gedung DPRD Jatim itu menjadi saksi bagaimana seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan catatannya. Setiap fraksi, dengan gaya dan penekanan masing-masing, menegaskan agar perubahan APBD tidak berhenti di atas kertas, melainkan betul-betul menyentuh kebutuhan rakyat.
Dari kursi Fraksi PKB, sebuah pantun khas Madura pun meluncur, mengingatkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa akan posisi strategis DPRD Jatim.
“Pak Kusnan bangun gedung e penggir sabe.
E bhanto Mukayat, Pak Mugi ben Pak Made.
Pembangunan nekah kudune deri bebe.
Deri usulen rakyat se etitipagi ke DPRD,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, anggota Fraksi PKB Multazam kembali menyampaikan pantun sebagai penekanan agar aspirasi rakyat yang disalurkan melalui DPRD tidak diabaikan pemerintah.
“Pak Made eater mukayat nompak taksi.
Entar dek klakah ambu dek randuati.
DPRD abekkelen rakyat nyampaiagi aspirasi.
Mun tak tekka berarti bedeh se e hianati,” ujarnya.
Multazam menegaskan, pantun tersebut menjadi simbol agar suara rakyat yang dititipkan melalui DPRD benar-benar diperhatikan. Menurutnya, masih banyak aspirasi yang disalurkan masyarakat namun belum terakomodasi dalam penyusunan Raperda Perubahan APBD 2025.
“Hal ini menunjukkan bahwa idealitas kemitraan eksekutif dan legislatif daerah masih perlu diperkuat agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengikuti agenda birokratis,” tegasnya.
