Liputanjatim.com – Kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini menjadi perhatian serius hingga tingkat nasional. Program andalan pemerintah pusat tersebut menuai pro dan kontra di tengah masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur pun masih terbatas dalam memberikan penjelasan terkait teknis pelaksanaan program tersebut. Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak menegaskan, seluruh komunikasi mengenai MBG dilakukan melalui satu pintu karena program ini merupakan kebijakan langsung pemerintah pusat.
“Satu pintu kita berkomunikasi terkait MBG, bukan yang bekerja hanya satu orang, komunikasinya yang satu pintu,” kata Emil, Senin (29/9/2025).
Ia menambahkan, Pemprov Jatim terus bersinergi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) demi menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto itu. Hingga saat ini, tercatat kurang lebih 920 dapur sudah beroperasi di Jatim, sementara sekitar 2.000 dapur lainnya masih dalam tahap pemantauan.
“Apabila progresnya lambat, maka akan dilakukan rollback,” tegas Emil.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jatim Sri Wahyuni menilai keresahan masyarakat akibat kasus MBG sudah semestinya menjadi perhatian pemerintah. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh dapur penyalur MBG memenuhi standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Beberapa yang belum memenuhi standar ada catatan-catatan. Peringatannya harus sesuai standar dari pusat,” ujar politisi Demokrat itu.
Sri Wahyuni juga mencontohkan persoalan sterilisasi peralatan makan serta aturan agar makanan kemasan tidak tercampur dengan jenis lain. “Itu kemarin yang dievaluasi,” pungkasnya.