Liputanajtim.com – Inflasi Provinsi Jawa Timur pada November 2025 tercatat sebesar 2,63% (year-on-year). Angka ini menunjukkan kondisi yang relatif stabil karena masih berada dalam rentang target inflasi nasional Bank Indonesia (BI), yaitu 2,5% ± 1%, dan bahkan sedikit lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,72% (year-on-year).
Meski demikian, tekanan inflasi tetap terasa terutama dari kelompok bahan pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) setempat, sejumlah komoditas menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara tahunan. Emas Perhiasan menjadi yang terbesar dengan kontribusi 0,82%, disusul Beras (0,22%), Cabai Merah (0,12%), Telur Ayam Ras (0,11%), dan Bahan Bakar Rumah Tangga (0,10%). Sebagian besar pendorong inflasi tersebut berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah mengambil langkah kebijakan yang cepat dan responsif untuk menjaga stabilitas harga, khususnya pada bahan pokok.
Pasar Murah Jadi Solusi Konkret
Sebagai respon terhadap tekanan harga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mengandalkan program Pasar Murah untuk menjaga daya beli masyarakat. Hingga akhir November 2025, program ini telah terlaksana 259 kali di berbagai wilayah dan akan terus berlangsung hingga akhir tahun.
“Pasar Murah adalah langkah strategis kami untuk memberikan penjangkauan harga pokok yang lebih terjangkau bagi masyarakat sekaligus menjadi bantalan bagi laju inflasi,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan tertulis, Selasa (2/12/2025).
Program ini menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih rendah dari pasaran. Berikut daftar harga yang ditawarkan:
- Bawang Merah: Rp 7.000–Rp 8.000/250 gram
- Bawang Putih: Rp 6.000–Rp 7.000/250 gram
- Beras Medium: Rp 11.000/kg
- Beras Premium: Rp 14.000/kg
- Minyakita: Rp 13.000–Rp 15.000/liter
- Tepung Kemasan: Rp 10.000/kg
- Telur Ayam Ras: Rp 22.000–Rp 24.000/kg
- Gula: Rp 14.000–Rp 16.000/kg
“Harga ini akan selalu kami pantau dan sesuaikan secara berkala untuk memastikan tetap lebih murah dari harga pasar dan ritel modern,” ujar Khofifah.
Dukungan bagi IKM dan Sistem Pemantauan Ketat
Selain menjaga stabilitas harga, Pasar Murah juga menjadi sarana pemberdayaan pelaku usaha lokal. Setiap penyelenggaraan, sedikitnya 10 pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) diundang untuk ikut serta, sehingga mereka mendapatkan akses pasar serta promosi langsung kepada konsumen.
“Di luar program Pasar Murah, pemerintah provinsi terus memperkuat sistem pemantauan harga di pasar tradisional dan modern. Pemantauan ini berfungsi sebagai sistem early warning untuk mendeteksi gejolak harga sejak dini dan menganalisis penyebabnya secara komprehensif,” jelas Khofifah.
Ia menambahkan bahwa pemantauan harga menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan intervensi.
“Data dari pemantauan harga menjadi dasar yang krusial bagi kami dalam merumuskan kebijakan intervensi yang tepat sasaran dan tepat waktu, baik melalui operasi pasar maupun koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.”
Dengan kombinasi antara intervensi langsung melalui Pasar Murah dan penguatan sistem pemantauan harga, Pemprov Jatim berupaya memastikan inflasi tetap terjaga dan daya beli masyarakat terlindungi hingga akhir tahun.
